PGRI Sampaikan Masalah Pendidikan dan Guru kepada Presiden
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyampaikan dua persoalan, masalah pendidikan dan guru, kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu dikemukakan Ketua Umum PGRI Sulistyo kepada wartawan seusai diterima Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/4/2015) sore.
Menurut Sulistyo, menyangkut masalah pendidikan, PGRI meminta agar pemerintah serius menangani pendidikan sehingga terpenuhi 8 standar pelayanan minimal, terutama standar pelayanan minimal prasarana dan sarana.
“Sekarang ini banyak sekolah yang rusak, gedungnya rusak berat, rusak sedang, sehingga di beberapa tempat anak-anak belajar tidak berada di sekolah yang layak,” papar Sulistyo, seperti dipetik dari laman Setkab, Senin malam.
Hal lain standar pelayanan minimal, seperti, kurikulum, evaluasi pendidikan, standar pembiayaan, dan sebagainya. “Kami meminta kepada pemerintah untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh karena sampai saat ini, menurut evaluasi dari PGRI, pendidikan kita masih jauh dari 8 standar yang ditetapkan,” kata Sulistyo.
Dikatakan, sekarang terjadi kekurangan guru. Pemerintah akan melengkapi dengan mengkoordinasikannya dengan berbgai pihak termasuk pemerintah daerah, Kementerian PAN, dan kementerian Dalam Negeri.
Mengenai guru honorer, menurut Sulistyo, PGRI mengusulkan agar ada format penyelesaian, terutama dua hal. Yang pertama, aspek kepegawaian dan yang kedua, kesejahteraan.
Mengenai guru bantu, menurut Sulistyo, Presiden berjanji, maksimal dalam tiga tahun selesai diangkat. Jumlahya juga tidak banyak, sekitar enam ribuan.
Untuk guru swasta, PGRI meminta agar ada kesetaraan dengan guru negeri terutama berkaitan dengan pangkat, jabatan, termasuk standar penghasilan minimal.
Dikatakan, ada keprihatinan yang serius karena pekerja di bidang lain sudah diatur melalui Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Regioal (UMR), tapi untuk guru sampai hari ini tidak diatur. Tentang sertifikasi, dikatakan, seharusnya pemerintah sudah menyelesaikan paling lambat 2015. Tapi, sekarang, menurut data Kementerian, baru satu juta enam ratusan dari jumlah guru 3.015.315 orang. Berarti baru sekitar 60 persen.
Menurut Ketua Umum PGRI, Presiden mengatakan, akan membicarakannya dengan gubernur dan Menpan agar segera ditindaklanjuti, bukan sekedar diwacanakan. Prasarana akan segera diperbaiki. Mendampingi Presiden saat menerima PB PGRI adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. (ril/ender)
.