Laporan: Redaksi
Ilustrasi
PURWOKERTO, (Tubas) – Menanggapi masih adanya ketimpangan dalam mengalokasikan anggaran dalam penyusunan APBD, maka perlu dibangun sistem yang memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penyusunan APBD. Hal tersebut mengemuka dalam sebuah diskusi beberapa waktu yang lalu di Purwokerto. Diskusi dihadiri kalangan akademisi, aktivis mahasiswa, LSM, anggota DPRD maupun pers.
Menurut anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Pujianto, yang perlu dilakukan agar penyusunan APBD lebih mengakomodir kepentingan rakyat adalah pengawasan. Menurutnyam fungsi pengawasan tidak hanya oleh DPRD tetapi juga masyarakat berhak ikut mengawasi.
Sementara menurut pengajar Sosiologi Unsoed Purwokerto, Arrizal Mutahir, persoalannya adalah apakah eksekutif maupun legislatif ada kemauan melibatkan masyarakat dalam penyusunan APBD. “Jika masyarakat berhak ikut mengawasi penyusunan APBD, yang diperlukan adalah kejelasan mekanisme pengawasan tersebut,” Rizal.
Lebih lanjut Rizal mempertanyakan, apakah pihak legislatif maupun eksekutif mau memberi ruang kepada masyarakat untuk melakukan kontrol. Sehingga menurutnya, yang penting adalah bagaimana membangun sistem yang memungkinkan masyarakat bisa melakukan kontrol terhadap penyusunan APBD.
Aktivis LSM yang selama ini giat menyoroti persoalan anggaran, Amelina, melihat peluang bahwa masyarakat bisa ikut mengawasi penyusunan anggaran melalui Musrenbang. Menurutnya Musrenbang yang dilakukan dari tingkat desa/kelurahan, bisa menjadi sarana masyarakat dalam mengawal pengalokasian anggaran. (joko s)