BOGOR KOTA, (tubasmedia.com) – Tahun anggaran 2014 tersisa kurang dari dua bulan lagi. Namun ironisnya, tingkat penyerapan anggaran khususnya untuk sektor belanja langsung yang dilakukan sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor ini masih di bawah 80 persen.
“Ini yang saya khawatirkan, karena penyerapannya masih rendah,” kata Anggota Badan Anggaran DPRD, Yus Ruswandi.
Menurut Politisi Partai Golkar ini, rendahnya penyerapan anggaran ini terjadi di sektor belanja langsung atau belanja publik, sementara untuk belanja rutin penyerapannya sudah mencapai angka 90 persen.
“Jika yang tidak terserap itu anggaran untuk belanja rutin, kita sangat senang, berarti ada langkah-langkah penghematan. Tapi yang terjadi kan sebaliknya, malah anggaran belanja langsung yang lelet. Ini sangat merugikan rakyat sebagai pemilik anggaran,” jelasnya.
Wakil Wali Kota Bogor, Usmar Hariman, ditemui Tubas optimis di akhir November atau satu bulan sebelum tahun anggaran 2014 berahir, tingkat penyerapan anggaran belanja publik bisa mencapai angka di atas 95 persen. “Saya akui, hingga ahir Oktober ini, ada beberapa dinas yang serapan anggarannya masih di bawah 75 persen,” ujarnya.
Dinas- dinas tersebut, kata Usmar, di antaranya Bina Marga dan Sumberdaya Air, Dinas Pendidikan dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. “Anggaran itu belum terserap, karena banyak pekerjaan fisik oleh para kontraktor belum tuntas,” ujarnya.
Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, mendekati akhir tahun anggaran biasanya penyerapannya akan meningkat derastis, lantaran banyak penyedia jasa yang melakukan penagihan . Usmar lebih lanjut menegaskan, agar alokasi anggaran untuk belanja langsung meningkat, ia bersama wali kota telah mengeluarkan instruksi kepada para pimpinan satuan perangkat kerja daerah (SKPD) untuk menghapus atau mencoret anggaran yang tidak ada kaitannya dengan peningkatan kualitas aparatur.
“Kita ingin, porsi alokasi anggaran untuk perjalanan dinas dikurangi. Ini penting karena kita ingin defisit anggaran . Bisa ditekan semaksimal mungkin. Dan itu sudah saya lakukan bersama Pak Bima , anggaran perjalanan dinas luar untuk kami berdua, banyak yang tidak terserap kalau tidak salah sih angkanya mencapai Rp.500 juta,” ungkapnya.
Sementara itu, ketika ditanya terkai banyaknya program yamng tidak diserap , di antaranya revitalisasi Terminal Bubulak senilai Rp.2.5 miliar, penyedian lift di gedung Sekretariat Daerah senilai Rp.2,4 miliar, Usmar menuding masalah itu terjadi, karena amburadulnya perencanaan.
“Akibat tak terserap, otomatis beban pekerjaan kita bertambah. Padahal tahun 2015, program yang akan dijalankan harus fokus pada enam skala prioritas yang merupakan janji kami berdua saat kampanyae lalu,” ujarnya.
Tahun 2015, program terutama untuk belanja publik harus terserap seluruhnya, karena jika masih terjadi, Pemkot akan mendapakan sanksi dari Pusat, berupa pengurangan dana bantuan, baik dana alokasi umum, maupun khusus. Padahal kita sangat membutuhkan anggaran bantuan dari pusat, salah satunya yakni lanjutan proyek pembangunan jalan R3.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah atau DPKB, Hanafi menjelaskan, sampai Okober ini penyerapan anggaran baru mencapai angka 70 persen. “Ya sekitar segitulah, tapi saya yakin pada waktunya seluruh anggaran akan erserap. Kalau pun ada yang tidak terserap, persentasinya tidaklah besar, paling sekitar satu hingga dua persen,” jelasnya. (syamsul)