Site icon TubasMedia.com

Penyaluran KUR di Priangan Timur Harus Transparan

Loading

Laporan: Redaksi

Ilustrasi

PENGUSAHA KECIL - Handoko (52) pengusaha kerajinan rakyat Toko “KUMALA” di Jalan Pasar Wetan, mengharapkan ada suntikan modal dari pihak Pemerintah/Perbankan, karena toko kerajinan yang ia lakoni sebagai penampungan hasil kerajinan rakyat secara tradisional, sampai sejauh ini belum pernah mendapat bantuan modal dari Pemda maupun Bank setempat. (tubasmedia.com/hakri miko)

TASIKMALAYA, (TubasMedia.Com) – Tuduhan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilontarkan para pengusaha kecil di Kabupaten/Kota Tasikmalaya, kepada manajemen Bank Indonesia (BI) dalam pengucuran dana program Kredit Usaha Rakyat (KUR), cukup beralasan.

Masyarakat menilai penyaluran dana KUR di wilayah Bank Indonesia (BI) sejak beberapa tahun ini, terkesan pilih kasih, karena pihak BI sebagai koordinator perbankan di wilayah Priangan Timur, kurang transparan dalam mengumumkan program pengucuran dana KUR ke masyarakat setempat.

Menurut Handoko alias Aau, pengusaha kerajinan Toko KUMALA kepada TubasMedia.Com, pihak BI tidak transparanan. Sehingga, dana KUR untuk wilayah Priangan Timur, terkesan hanya dapat dinikmati oleh para pengusaha yang sudah mapan dan dekat dengan orang dalam bank itu sendiri.

Masyarakat mengharapkan program KUR, yang sudah dicanangkan sejak beberapa tahun lalu, dapat dinikmati setiap pelaku usaha, khususnya para pedagang yang butuh suntikan modal , untuk kelangsungan usahanya.

“Seharusnya, perbankan yang diberi kewenangan untuk menyalurkan KUR, diharpkan tidak KKN alias pilih kasih dan berpegang pada aturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, untuk membantu permodalan pengusaha kecil di daerah,” kata Aau.

Sementara itu, Kepala Bank Indonesia (BI) Tasikmalaya, Isa Anshory dalam pembicaraannya beberapa waktu lalu, tidak banyak komentar. Ia terkesan cuci tangan dan hanya mengatakan, penyaluran dana KUR merupakan program dari Pemerintah Pusat.

Semua masalah peraturan dan kebijakan, ditentukan oleh pemerintah pusat yakni dari Kementrian Keuangan. Pihak Bank di daerah hanya merekomondasikan, sesuai pengajuan dari masyarakat untuk pengajuan KUR.

Untuk tahun 2010, wilayah kerja BI Tasikmalaya telah mengucurkan dana KUR sebanyak Rp 461,57 miliar. Dana tersebut untuk 78,738 debitur. Sedangkan untuk tahun 2009 akumulasi pengeluaran KUR Rp269,35 miliar outstanding Rp 91,88 miliar dan debitur 54,872 orang.

Sedangkan untuk tingkat kemacetan, imbuh Isa Anshory, masih relatif kecil, yakni sekitar 1,25 persen. “Tingkat kemacetan masih kecil, di bawah 5 persen, masih dalam batas toleransi.

“Perlu diketahui, pihak Bank dalam penyaluran KUR bukan atas dasar like in this like itu tak benar. Kita tetap mengacu pada SOP (Standard Operating Procedure) yang ada, sesuai dengan petunjuk dari Pemerintah Pusat,” kata Isa. (hakri/dadang)

Exit mobile version