Oleh: Fauzi Aziz
ilustrasi
DRAMA adu pinalti untuk menaikkan harga BBM usai sudah pada sidang paripurna DPR yang berlangsung Senen malam 17 Juni 2013, dengan skor 5-4. Lima fraksi (Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan PKB) anggota tim partai koalisi mengalahkan empat fraksi yang menolak kenaikan BBM, yakni PDI-P, PKS, Gerindra,dan Hanura.
Hasil secara keseluruhan adalah harga BBM akan naik, APBN-P 2013 disetujui dan didalamnya termasuk ada dana kompensasi Rp 27,9 triliun yang dibagi atas progam percepatan dan perlindungan sosial Rp 12,6 triliun; Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Rp 9,318 triliun;dan infrastruktur dasar Rp 6 trliun.
Kapan harga BBM akan diumumkan kenaikannya tergantung presiden. Mudah-mudahan pikiran dan hatinya tidak berubah-ubah lagi. Harap maklum pikiran dan hati seseorang itu ada kalanya gampang berubah apalagi kalau kegalaunya campur aduk. Yang pasti karena kita telah menjadi “korban” kebimbangan yang mendalam dari tertunda-tundanya kenaikan harga BBM, hampir semua barang kebutuhan pokok sudah naik duluan karena faktor spekulasi dan ketidak pastian.
Pencipta naiknya inflasi kali ini adalah pemerintah. High cost ekonomi yang terjadi kali ini adalah akibat kebijakan pemerintah. Suku bunga pasti akan naik, biaya transpor pasti akan naik. Menteri Perhubungan sudah memberikan ancar-ancar agar kenaikannya tidak melampaui 20% dari tarif yang sekarang berlaku.
Kekhawatiranya lagi adalah kenaikan harga itu bisa terjadi dua kali, yaitu sebelum harga BBM naik dan sesudah harga BBM naik. Pemerintah harus segera dapat menyiapkan remedy-nya karena bulan depan sudah memasuki puasa disusul lebaran pada bulan Agustus. Belum lagi menyusul kebutuhan belanja anak sekolah memasuki tahun ajaran baru.
Bagi masyarakat berpenghasilan tetap seperti PNS, guru, buruh dll, beban inflasi ini akan dipikul sendiri oleh yang bersangkutan untuk tetap bisa menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tarif listrik naik, harga gas 12 kg dan 3 kg sebentar lagi naik. Sewa rumah pasti akan naik.
Benar-benar luar biasa beban masyarakat yang harus dipikulnya sendiri pada jelang pergantian rezim. Penguasa kali ini benar-benar menutup mata dan telinga terhadap jeritan dan tangisan golongan masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan tetap dan masyarakat miskin dan anak-anak terlantar.
BLSM hanya berlaku 4 bulan. Habis itu wassalam. Hiduplah dengan cara kamu sendiri. Kira-kira kondisi seperti yang akan terjadi. Menjamin pasokan barang dan bahan kebutuhan pokok dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat yang tepat, selama ini jarang dapat dipenuhi karena harus menunggu keputusan rapat yang bersifat bolak balik, baik di tingkat kabinet maupun di level Menko.
Contoh untuk menyetujui penetapan kuota impor daging sapi untuk Bulog saja kalau tidak salah belum final. Masalahnya sangat sederhana bahwa semuanya terjadi karena diduga ada invisible hand yang menghendaki kalau bisa Bulog tidak perlu impor daging sapi.
Masalahnya semua sudah terjadi, apa boleh buat (stuff happens). Politik kadang-kadang bisa mengalahkan dan mengempaskan akal sehat. Sahwat politik memang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh hati nurani. Karena kalau hati nurani bisa mengalahkan sahwat politik, KKN akan berkurang kalau tidak bisa seratus persen dibumi hanguskan.
Tugas kita adalah mengawal agar dana kompensasi yang berjumlah Rp 27,9 triliun dapat dilaksanakan tepat sasaran dan tepat jumlah. Nomenklatur programnya oke-oke saja, tapi yang perlu dilihat dan diwaspadai justru pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatannya.
Masyarakat perlu tahu kapan kegiatannya akan dimulai, fokus kegiatannya apa dan dimana akan dilakukan serta output,outcome dan dampaknya bagi masyarakat kelompok sasaran seperti apa.Waktunya sangat pendek hanya sekitar 5,5 bulan sisa waktu tahun anggaran yang bisa diefektifkan untuk melaksanakan kegiatan.Pengalaman menunjukan peristiwa KKN marak saat APBN-P diundangkan dan dilaksanakan. ***