JAKARTA, (tubasmedia.com) – Presiden Joko Widodo sebaiknya mengumumkan secara resmi naik atau tidak harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat ini. Pengumuman itu perlu untuk memastikan informasi terkini harga BBM.
Hal itu dikemukakan pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing, menjawab pertanyaan tubasmedia.com di Jakarta, Kamis (6/11/2014), terkait dengan pro-kontra rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
Sebelumnya, Senin (3/11), Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan, harga BBM bersubsidi diperkirakan naik, November ini.
Emrus mengatakan, simpangsiurnya informasi akan memunculkan spekulan. Pada sisi lain, harga beberapa bahan pokok disebut-sebut telah naik. Jadi, sebaiknya dipastikan saja, naik atau tidak harga BBM.
Dikatakan, jika misalnya tidak naik, tentu harus dijelaskan sampai kapan. Jika naik, besar kenaikan jangan sampai mengakibatkan harga BBM nasional sama dengan BBM yang dijual perusahaan asing. Selain itu, tata kelola minyak dan gas mesti benar-benar dibenahi, seperti pernah dijanjikan oleh Jokowi pada masa kampanye Pilpres.
Simulasi Kenaikan
Pengamat politik dan lingkungan, Sahat Marojahan Doloksaribu, yang dihubungi, mengemukakan, jika harga BBM dinaikkan sebelumnya harus diberikan penjelasan kepada publik diikuti dengan simulasi.
Penjelasan dan simulasi itu diperlukan mengingat menaikkan harga BBM bersubsidi dapat berimbas pada kehidupan. Dengan cara itu semua pihak tahu dan paham bahwa penaikan harga BBM untuk kepentingan rakyat.
Menurut Sahat, sebenarnya kita tahu harga BBM tidak normal atau disubsidi. Namun, dengan cara subsidi, seperti sekarang, yang menikmatinya adalah masyarakat kelas eknomi menengah ke atas. Dengan demikian, efisiensi dan efektivitas subsidi, rendah. Subsidi yang tidak tepat sasaran itu harus dihindari.
Pelaku ekonomi, yang juga pimpinan Blue Green Economy Daerah Terbarukan, Rudy Ersan, juga sependapat bahwa subsidi BBM, selama ini, salah sasaran. Yang menggunakan orang-orang kaya. Terbukti banyak mobil mewah yang juga menggunakan premium atau BBM bersubsidi. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya mengambil kebijakan yang paling tepat. (ender)