JAKARTA, (tubasmedia.com) – Pegiat media sosial Tommy Shelby menyoroti tindakan represif aparat kepolisian terhadap demonstran yang menolak revisi Undang-Undang (UU) TNI.
Ia mempertanyakan legalitas dan etika tindakan aparat yang menangkap massa tanpa menggunakan seragam maupun identitas resmi.
“Kalau aparat bisa seenaknya menangkap tanpa seragam dan tanpa identitas, lantas apa bedanya dengan penculik?,” ujar Tommy di X @TOM5helby, kemarin.
Ia juga mempertanyakan arah penegakan hukum di Indonesia, apakah masih berlandaskan aturan atau justru dikuasai oleh kepentingan tertentu.
“Negara hukum atau negara kekuasaan?” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, juga menyoroti dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi.
Menurutnya, tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran administrasi, etika, atau profesionalisme anggota kepolisian, tetapi sudah masuk dalam ranah tindak pidana.
Julius menegaskan bahwa dalam situasi tertentu, individu yang bertindak di luar prosedur kepolisian tidak lagi bisa dianggap menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai aparat.
“Mereka adalah pribadi-pribadi yang kemudian berkumpul dan bisa menjadi gerombolan yang melakukan tindakan di luar hukum,” ujar Julius dikutip pada Rabu (26/3/2025).
Ia menilai bahwa tindakan represif yang terjadi tidak sekadar insiden individu, melainkan memiliki indikasi adanya komando atau perintah dari pihak tertentu.
“Di sinilah kita melihat adanya unsur pelanggaran berat HAM,” tambahnya.
Julius pun menekankan pentingnya evaluasi dan akuntabilitas terhadap institusi kepolisian agar prinsip-prinsip hukum dan HAM tetap dijunjung tinggi. (sabar)