Penanggulangan Kemiskinan Tidak Tepat Sasaran

Laporan: Redaksi

PURBALINGGA, (TubasMedia.Com) – Program penanggulangan kemiskinan dinilai tidak tepat sasaran karena penguatan partisipasi masyarakat hanya bersifat semu. Program cenderung tidak sesuai dengan agenda pembangunan yang mengutamakan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat.

Hal itu dipaparkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo di hadapan para pelaku PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Purbalingga, Sabtu pekan lalu.

Sejak 2007 pemerintah telah mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri yang berbasis wilayah maupun sektoral. Sedikitnya ada 22 kementerian/lembaga yang mengkoordinasikan 53 program. Namun ironisnya kenaikan anggaran yang mencapai 250 persen hanya mampu menekan laju kemiskinan sebesar 6 persen.

Menurut Ganjar kebijakan program pembangunan desa yang terpusat dan bersifat seragam dengan pola bantuan cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan lokal dan mematikan konteks sosial yang beragam. Kekurang jelasan pengaturan kewenangan dan kedudukan keuangan antara kabupaten/kota dan desa mengakibatkan desa belum ditempatkan sebagai entitas yang mengelola sendiri perencanaan pembangunannya.

Padahal perencanaan pembangunan desa memiliki posisi penting karena jika desa mempunyai perencanaan sendiri maka ia akan tumbuh menjadi kesatuan pemerintahan dan masyarakat yang mandiri. Jika desa mandiri, maka akan mengurangi beban pemerintah kabupaten dan sekaligus mempercepat tujuan penanggulangan kemiskinan.

Perencanaan pembangunan desa merupakan instrumen untuk merespon secara cepat, efisien dan efektif atas masalah dan kebutuhan yang berskala lokal. Sehingga proses perencanaan tersebut seharusnya dirancang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Program supradesa selama ini justru menunjukkan pengabaian atas mekanisme demokratisasi dalam tubuh pemerintahan desa karena penguatan partisipasi di desa hanya bersifat semu. (joko)