Pemprov DKI Jakarta Putus Asa Tangani Corona, Ini Buktinya

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengkritik Pemerintah Kota Jakarta Pusat yang berencana menyosialisasikan protokol kesehatan COVID-19 dengan menggunakan peti mati.

“Saya lihat ini membuktikan bahwa Pemprov sudah putus asa dalam penanganan COVID-19 di Jakarta,” ujar Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah saat dihubungi, Rabu (12/8/2020).

Ima menilai Pemprov DKI saat ini seharusnya fokus membuat masyarakat patuh menerapkan protokol kesehatan. Menurutnya, rencana yang akan dilakukan pemprov justru berpotensi menjadi lelucon.

“Harusnya fokus saja bagaimana membuat masyarakat benar-benar mengikuti protokol kesehatan di era normal baru ini, bukan malah bikin gimmick yang berpotensi menjadi lelucon di media sosial seperti ini,” kata Ima.

Ima mengatakan, adanya monumen peringatan untuk masyarakat tidak terlalu efektif. Menurutnya, pemprov seharusnya tegas dengan penegakan aturan protokol kesehatan di masyarakat.

“Jika diperhatikan di Lenteng Agung, ada ‘monumen’ motor rusak, ditaruh di situ sebagai pengingat agar pengendara motor tidak memacu kendaraan mereka dengan kecepatan tinggi. Apakah berhasil? Tidak juga kan,” kata Ima.

“Seharusnya pemprov fokus untuk tegas terkait protokol kesehatan di masyarakat dan juga penegakan aturannya. Dengan sosialisasi masif dan juga penegakan aturan yang ketat (denda), tentu saya yakin bisa mendisiplinkan masyarakat, alih-alih menaruh keranda mayat di tempat publik,” sambungnya.

Senada dengan Ima, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menilai cara menakuti masyarakat bukan dengan memasang peti mati. Menurutnya, Pemprov seharusnya dapat lebih memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

“Kalau peti mati tuh kalau di kampung bolehlah, kalau di Jakarta masa pakai peti mati. Menakut-nakuti warga bukan seperti itu, tetapi yang terpenting bagaimana Pemprov bisa melakukan penyadaran secara kolektif, terhadap penerapan protokol kesehatan. Caranya bagaimana? Banyak cara yang bisa dilakukan pemprov. Tapi, menurut saya sih, dengan menggunakan peti, itu tidak begitu efektif,” kata Gembong. (sabar)