Pemerintah Tidak Punya Sistem Early Warning yang Handal

Oleh: Fauzi Aziz

Fauzi Aziz

PARA ekonom makro umumnya sangat memegang teguh dalil yang diyakininya yaitu inflasi harus terkendali. Tapi pada saat yang sama di ranah mikro, para ekonom makro tidak selalu berhasil mengendalikan inflasi. Karena itu, begitu terjadi inflasi yang cenderung meningkat, mereka yang galau duluan atau secara ekstrim yang takut duluan karena ada resiko yang harus dibayar.

Resiko itu siapa yang menanggung bebannya, yaitu masyarakat yang berpenghasilan tetap dan kelompok masyarakat miskin. Dan jika resiko itu tidak bisa dikontrol, maka bisa berdampak politis dan krisis sosial. Inflasi adalah suatu kondisi dimana jumlah likuiditas yang berlebihan di masyarakat (biasa disebut inflasi inti) dan juga bisa terjadi karena harga barang umumnya mengalami kenaikan yang pada umumnya disebabkan jumlah permintaannya lebih besar dari pasokan.

Remedynya kalau inflasi inti, biasanya BI akan menggunakan instrumen moneternya dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan. Kalau inflasi yang disebabkan karena harga barang yang naik, secara teoritis harusnya jumlah pasokan barang ditambah. Pada kondisi yang terakhir ini, pemerintah suka gagap menyikapinya dan cenderung terlambat meresponnya.

Mengapa demikian? Jawabnya karena pemerintah tidak punya instrument dan juga tidak memiliki sistem early warning yang handal. Zaman orde baru, setiap sidang kabinet sebulan sekali, apapun topiknya, pak Harmoko dengan sangat meyakinkan selalu mengucapkan bahwa inflasi aman dan terkendali.

Dan atas petunjuk bapak presiden, maka saudara Menteri Perdagangan dan saudara Menteri Pertanian diminta untuk terus memantau perkembangan harga sembilan bahan pokok agar jangan sampai terjadi gejolak, baik dari sisi produksi maupun harga. Bulog ditempatkan posisinya di depan bila terjadi gangguan, sehingga lembaga itu ibaratnya sebagai unit reaksi cepat untuk meredam naiknya harga kebutuhan sembilan bahan pokok.

Di sidang kabinet bulan berikutnya.ucapan yang sama Harmoko akan kita dengarkan lagi dengan topik yang sama sebelum menjelaskan topik-topik penting lainnya. Itulah gambaran sebuah SOP yang permanen dibangun pada zaman Orba dan ada instrumen yang segera dapat digerakkan oleh pemerintah tanpa harus menunggu persetujuan DPR agar inflasi dapat segera diatasi.

Situasi dan kondisi saat ini sebenarnya tidak jauh beda dan kalau pemerintah menerapkan sistem yang sama, sebenarnya kita tidak perlu takut terhadap inflasi.Harga daging sapi, harga bawang, cabe, dan kedele dengan kenaikan harga yang tidak masuk akal tidak akan terjadi jika pemerintah punya SOP seperti di masa silam.

Problem inflasi sekarang ini memang jauh lebih berat dibanding masa lalu karena variable penyebabnya lebih variatif, tapi masalah pokoknya terletak akibat pemerintah terlambat mengambil keputusan, ditambah lagi sistem early warning yang tidak jalan.

Ngapain Menteri Perdagangan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri turun ke pasar menengok pasokan dan harga, wong peristiwanya sudah terjadi dan tahu bahwa harga bawang, daging, cabe naik dan sekarang belum turun juga. Aneh, ada kebutuhan besar, pasokan sedikit, kebijakannya malah menghambat dan dihambat pakai instrumen administratif (RIPH,IP.IT dan pernah ada istilah PI dsb).

Supaya inflasi tidak menjadi sesuatu yang menakutkan bagi pemerintah, maka kalau di tingkat makro sudah cukup baik, BI berhasil melaksanakan fungsinya. Tapi di pemerintahan ini masih banyak masalah yang perlu dibenahi, antara lain,1) pembangunan dan pemeliharaan infrasrtuktur yang sudah buruk berdampak langsung terhadap inflasi. Akibat lebih lanjut,ekonomi mudah menjadi overheating. 2) Menghilangkan political appointy dengan cara antara lain tidak perlu lagi para menteri mengangkat orang parpol sebagai staf khusus di kementriannya karena hadirnya mereka menjadi pembuka pintu masuk para pemburu rente (ingat kasus daging sapi) yang bisa menimbulkan moral hazard, dengan akibat menimbulkan distorsi dalam pelaksanaan kebijakan dan progam pemerintah. 3) Posisikan kembali Bulog sebagai LPND bukan sebagai BUMN sebagai unit reaksi cepat dan semacam lender of the last resort ketika terjadi gejolak harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok rakyat banyak yang mengancam terjadinya inflasi. 4) Pelaksanaannya tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR karena butuh tindakan cepat dan segera.5) Membangun sistem early warning pasokan dan permintaan bahan kebutuhan pokok berbasis teknologi informasi,dan rasanya di setiap akhir sidang kabinet harus selalu diumumkan agar masyarakat mengetahuinya.6) Menjalankan progam jaring pengamanan sosial yang efektif guna meredam gejolak sosial di masyarakat miskin.Indonesia sebagai negara kepulauan dengan disparitas penduduk yang besar,penerapan instrumen pengendali inflasi yang bersifat komprehensif masih sangat diperlukan.Penanganan yang bersifat ad hoc sudah waktunya harus ditinggalkan. ***