KRUI, (tubasmedia.com) – Juru bicara Badan Anggaran (Banang) DPRD Pesibar, Sri Suyanti mengatakan pihaknya telah menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pesibar 2016 dengan berbagai catatan.
Berbagai catatan itu diantaranya, perencanaan pembangunan di Pesibar tahun anggaran 2016 belum terencana dengan baik. Diharapkan ke depan menjadi perhatian lebih baik lagi.
Pemindahtanganan aset diharapkan memperhatikan prosedur dan koordinasi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Silpa 2016 diharapkan ditata dan segera dimanfaatkan di APBD perubahan 2017, aset Pesibar yang ada di atar Lebuay agar kiranya dapat dianggarkan.
Dalam menangani penganggaran, baik APBD Perubahan 2017 dan APBD murni 2018 diharapkan tidak ada lagi anggaran yang bersipat gelondongan.
Dalam hal pembagian sembako dalam rangka hari raya Idul Fitri ke depanya tidak ada lagi persolan di masyarakat yang bersifat harus menebus paket sembako tersebut.
Terakhir secara keseluruhan pelaksanaan APBD 2016 berdasarkan hasil dari audit BPK dengan status wajar dengan pengecualian untuk menjadi perhatian bersama agar hal ini bisa ditingkatkan lagi sehingga Kabupaten Pesibar mendapat predikat wajar tanpa pengecualian.
Dengan diterimanya penggunaan anggaran 2016 tersebut Bupati menyambut baik. ”Kalian digaji oleh negara untuk itu tim ahli harus hadir di setiap acara paripurna DPRD jangan makan gaji buta,’’ pinta Agus Istiqlal, Bupati Pesibar.(agustiawan)