Laporan: Redaksi
Ilustrasi
JAKARTA, (TubasMedia.Com) – Kalangan industri nasional menolak rencana kenaikan tarif daya listrik (TDL) pada 2013 sebesar 15 persen. Kenaikan TDL makin melemahkan daya saing produk nasional dan membuka peluang membanjirnya produk impor di dalam negeri.
“Berbagai asosiasi, termasuk Asosiasi Pemilik Merek Lokal Indonesia (Amin) yang beranggotakan berbagai macam industri, seperti elektronik, kosmetik, makanan dan minuman, sepatu, dan jamu, menolak rencana kenaikan TDL. Kenaikan TDL sebesar 15 persen membuat biaya produksi industri, khususnya industri jamu dan kosmetik, naik 14,75 persen,” kata Ketua Umum Amin Putri Kuswisnu Wardani di Jakarta.
Menurut Putri, pemerintah lebih baik menghapus subsidi pelanggan PLN 450 watt hingga 900 watt yang mencapai 40 juta konsumen. Jika subsidi atas pelanggan rumah tangga tersebut dicabut, maka hanya menaikkan biaya listrik sekitar Rp 4.000 hingga Rp 5.000 per bulan. Biayanya lebih murah dibanding belanja pulsa masyarakat per bulan yang mencapai Rp 50.000 hingga Rp 100.000 per bulan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani mengatakan, sepanjang tahun ini industri makanan dan minuman (mamin) banyak mengalami tekanan.
Terutama akibat naiknya harga bahan baku, mulai dari gandum, kedelai, dan gula. Termasuk upah tenaga kerja yang naik 20-26 persen. Belum lagi kenaikan harga gas untuk industri sebesar 35 persen per September 2012 dan akan naik lagi 15 persen per 1 April 2013. Kondisi ini hanya akan membuat industri mamin nasional makin terpuruk.
“Selama ini, masalah yang memberatkan industri, seperti bunga bank yang tinggi, biaya logistik yang mahal, pungutan liar, dan minimnya infrastruktur, sudah menghambat pertumbuhan. Apalagi ditambah lagi kenaikan TDL. Semua hambatan itu berpotensi menaikkan harga jual produk sebesar 5-10 persen dan artinya juga menurunkan daya saing produk,” katanya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif The Indonesian Iron and Steel Industry Associations (IISIA) Edward Pinem menambahkan, biaya listrik terhadap produksi baja sekitar 15 hingga 20 persen. Masalah ini tentunya akan membuat daya saing produk dalam negeri terus melemah.
“Kenaikan TDL sangat merugikan industri dalam negeri. Masalah ini harus segera disikapi oleh pemerintah jika ingin industri tetap tumbuh,” tuturnya.
Selain Amin, Gapmmi, dan IISIA, penolakan kenaikan TDL juga diungkapkan Gabungan Industri Elektronik (Gabel), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), dan Asosiasi Industri Sarung Tangan. Selain itu juga Asosiasi Industri Kaca, Asosiasi Industri Kemasan, Forum Industri Pengguna Gula, dan asosiasi lainnya.
Seperti diketahui, pemerintah rencananya akan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan akan dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2013. (tim)