JAKARTA, (tubasmedia.com) – Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, banyak inisiatif dalam memberikan insentif kepada industri, bagian dari restrukturisasi ekonomi lebih lanjut tentang masalah bebas visa, insentif, kepabean, biofuel, antidumping, dan sebagainya. Namun, kebijakan tersebut dirapatkan sekali lagi, Senin (16/3/2015) ini.
“Besok harus rapat dulu karena akan ada keputusan yang harus diteken. Besok rapat dan sorenya bisa OK,” kata Menko Perekonomian kepada wartawan seusai rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (15/3). Rapat itu membahas soal harga beras dan upaya penguatan nilai mata uang rupiah, seperti dipetik dari laman Sekeretariat Kabinet, Senin (16/3) pagi.
Pada kesempatan yang sama, Menkeu Keuangan Bambang Brodjonegoro mengemukakan, beberapa menteri bertemu, Senin ini, karena harus memaraf terkait dengan akan ditetapkannya Paket Kebijakan di bidang ekonomi untuk mendukung nilai tukar rupiah. Meski pada tahap awal dimaksudkan untuk mendukung nilai tukar rupiah yang kini merosot pada level Rp 13.000-an, Menkeu menegaskan, paket kebijakan ekonomi yang akan dikeluarkan pemerintah itu untuk jangka panjang, bukan sesaat saja.
Menkeu menunjuk contoh mengenai insentif pajak untuk repatriasi deviden. Ia menyebutkan, kalau Senin ini peraturannya keluar berarti mulai periode April sudah bisa dilakukan aplikasi untuk mendapat insentif tersebut. Demikian juga dengan yang antidumping sementara, jika Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-nya keluar, Juga Senin ini, berarti langsung dilakukan.
Dikatakan, tujuan pemerintah adalah mendorong transaksi berjalan. Kita bicara kebijakan yang sifatnya struktural untuk transaksi berjalan. Begitu dikemukakan Bambang seraya menunjuk contoh pemberian aturan bebas visa masuk bagi turis asal Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Rusia. (ril/ender)