Oleh: Enderson Tambunan
PRESIDEN Joko Widodo ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Keinginan itu jelas-jelas dikumandangkan sejak masa kampanye Pemilihan Umum Presiden 2014, beberapa bulan lalu. Yang terbaru, dia kembali menunjukkan perhatian pada maritim dan konektivitasnya dengan “blusukan” di Tianjin, salah satu kota pelabuhan internasional di Tiongkok, Minggu (9/11/2014). Jokowi berada di Beijing sejak Sabtu untuk menghadiri KTT Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), pada 11-12 November 2014.
Peta potensi kelautan kita jelas adanya. Nusantara ini terdiri atas lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di wilayah lautan luas. Sekitar 73 persen dari wilayah negara kesatuan Indonesia adalah lautan, yang kaya dengan keanekaragaman hayati. Tidak berlebihan apabila disebutkan, berpaling ke lautan berarti memandang masa depan cerah. Lautan dan maritim akan menjadi sumber devisa tak habis-habisnya, terutama dari transportasi dan perikanan.
Sudah jadi rahasia umum, lautan kita belum dikelola secara optimal untuk kemakmuran masyarakat dan kejayaan bangsa. Berdasarkan data, kontribusi sektor kelautan kita pada produk domestik bruto (PDB) baru sekitar 20 persen. Sementara di sejumlah negara, yang potensi kelautannya tergolong kecil mampu memberikan kontribusi 30 persen untuk PDB.
Tentu banyak yang harus dibenahi untuk mengembangkan sektor kelautan. Sudah sering terdengar kabar infrastruktur kelautan kita untuk meningkatkan konektivitas masih kurang. Umpamanya, untuk meningkatkan ekspor kendaraan bermotor tentu dibutuhkan lebih banyak pelabuhan laut bertaraf internasional. Selama ini eksportir kita hanya mengandalkan Pelabuhan Tanjung Priok, padahal daerah-daerah lain juga punya komoditas unggulan untuk ekspor.
Di subsektor perikanan kita juga belum berjaya benar, padahal lautan begitu luas. Beberapa tahun terakhir ini wilayah kita masih dibanjiri impor ikan dan garam. Seharusnya kita yang mengekspor kedua komoditas itu agar makin banyak nelayan dan warga pesisir yang terlepas dari kemiskinan.
Terkait dengan itu, yang kita harapkan tentu adalah meningkatnya gairah mengelola kelautan, baik itu transportasi maupun perikanan. Kita mendambakan makin banyak kapal nelayan kita yang mengarungi lautan luas dan makin tertutup rapat kapal nelayan asing yang memasuki wilayah perairan kita. Kebijakan baru, seperti pembebasan pungutan daerah bagi kapal-kapal nelayan kecil serta ditutupnya transshipment di tengah laut, diharapkan terimplementasi dengan baik.
Menko Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kita harapkan tidak henti-hentinya “blusukan” dan menerbitkan kebijakan yang mendukung dinamika sektor kelautan. Pada sisi lain, kita berharap pengawasan yang lebih ketat dari DPR.
Pada pertemuan puncak pemimpin-pemimpin APEC, Presiden Jokowi memaparkan program maritimnya, seperti proyek tol laut dan pelabuhan laut. Kita pun berharap pada KTT di Myanmar, 12-14 November 2014, dan KTT G-20 di Brisbane (Australia), 15-16 November 2014, Jokowi juga menjelaskan mengenai program yang sama. Makin banyak investor yang tertarik ambil bagian dalam derap pembangunan Indonesia tentu lebih baik, sepanjang sesuai dengan ketentuan negara kita. ***