Mencegah Urbanisasi Tingkatkan Kesejahteraan di Daerah

Laporan: Redaksi

JAKARTA, (Tubas) – Cara paling tepat mencegah urbanisasi ke kota-kota besar, terutama Jakarta, adalah membangun daerah-daerah dengan pendekatan kesejahteraan. Tiga sektor yang berkaitan dengan kesejahteraan, yakni pendapatan per kapita, pendidikan dan kesehatan harus dibenahi dan ditingkatkan. Tanpa peningkatan ketiga sektor ini, maka penduduk dari daerah akan terus mencari nafkah di kota-kota besar.

Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Bisnis Universitas Kristen Indonesia (LPPMPB UKI) Jakarta, Ir SM Doloksaribu, M.Ing., Jumat (9/9) kepada tubasmedia.com mengatakan, sudah saatnya pemerataan pembangunan dan pendapatan sungguh-sungguh dilaksanakan. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah hendaknya digalakkan.

Sementara itu, Lili Asdjudiredja, anggota DPR Komisi VI menyatakan, mencegah urbanisasi tidak cukup hanya melalui imbauan atau razia KTP. Akan tetapi, perlu diadakan pemerataan pembangunan ke daerah-daerah.

Jika lapangan pekerjaan dan fasilitas kehidupan lainnya yang ada di Jakarta tersedia juga di kota-kota propinsi lainnya, kata Lili, dipaksa-pun, warga daerah setempat tidak akan mau datang ke Jakarta.

“Karena itu, pemerintah perlu dan teramat perlu membangun Jakarta Jakarta lainnya di beberapa kota besar di Indonesia. Pembangunan jangan bertumpu di satu kota saja,” tegas Lili.

Doloksaribu menambahkan, masalah urbanisasi kembali mencuat dengan mengalirnya pendatang baru ke Jakarta, pekan ini. Merujuk pada berita media massa, diperkirakan sekitar 60.000 pendatang baru dari berbagai daerah memasuki Ibukota pekan ini, untuk mencari pekerjaan.

Menurut Doloksaribu dihubungi dari Jakarta melalui telepon selular dalam perjalanan ke Sibolga, Sumatera Utara, berkaitan dengan kondisi infrastruktur dan fasilitas umum di daerah-daerah yang harus dibangun secara memadai, seperti yang dimiliki Jakarta.

Misalnya, daerah-daerah harus memiliki rumah sakit yang punya peralatan dan fasilitas lengkap, serta pelayanan bagus. Begitu pula halnya dengan pendidikan harus punya prasarana dan sarana lengkap, mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi.

“Daerah-daerah juga perlu memiliki perguruan tinggi negeri, supaya dapat direm keinginan untuk melanjutkan pendidikan di Jakarta,” kata SM Doloksaribu, yang juga pakar lingkungan.

Ia mengatakan, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat di daerah merupakan hal terdepan yang mesti ditangani. Itu berarti pembangunan sumber-sumber pendapatan hendaknya diprioritaskan. Dengan demikian nantinya pendapatan per kapita di daerah sama dengan pendapatan per kapita di daerah.

Dana Hibah

Sementara itu dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta diperoleh keterangan bahwa untuk mencegah pendatang baru hijrah ke DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan dana hibah Rp 2,5 hingga 9 miliar per tahun untuk diberikan ke pemerintah daerah penyangga

Langkah ini, merupakan salah satu cara untuk mengurungkan niat pendatang untuk berurbanisasi ke ibukota. “Dana hibah ini untuk pembangunan di daerah-daerah penyangga,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Purba Hutapea.

Dengan begini, warga yang tadinya memiliki niat untuk urbanisasi, akan mengurungkannya karena kehidupan di daerah asal sudah lebih baik. Selain itu, dengan adanya pembangunan di daerah sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, hal ini akan membuat tujuan pendatang akan menyebar. Sehingga tidak terkonsentrasi di Jakarta saja.

Selain hibah ini, juga dilakukan kerjasama Pemprov DKI Jakarta dalam wadah Mitra Praja Utama (MPU) dalam bidang kependudukan, ketenagakerjaan dan transmigrasi, perekonomian, perdagangan, serta keterampilan dan pariwisata.

“Memang untuk mengatasi urbanisasi ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemprov DKI. Perlu juga kerjasama dengan pemerintah pusat dan juga daerah-daerah pengirim,” kata Purba. (ender)