Membrantas Korupsi Jangan Hanya Slogan

Oleh: Fauzi Azis

SAAT ini kita sedang menunggu dengan harap-harap cemas tentang keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi yang direncanakan mulai berlaku April 2012. Dampak adanya kenaikan harga BBM bersubsidi itu dapat dipastikan akan menambah tekanan inflasi. Menambah tekanan inflasi berarti akan mendorong terjadinya kenaikan harga-harga pada umumnya dan ini adalah sebuah realita yang tidak dapat dihindari.

Media nasional melansir bahwa jika harga BBM bersubsidi dinaikkan sebesar Rp 15.00-Rp 2.000/liter, maka pada tahun ini inflasi akan naik menjadi 7-8%. Bank Indonesia biasanya akan menggunakan instrumen moneter sesuai dengan otoritasnya, yaitu kebijakan suku bunga dan nilai tukar. Sementara itu, pemerintah melalui instrumen fiskal yang dikuasainya diharapkan dapat berkontribusi terhadap dampak naiknya inflasi agar beban masyarakat tidak terlalu berat.

Inflasi sebagai sebuah realitas harus dapat disikapi secara realistik dalam batas yang wajar dan semua pihak dapat memahaminya dengan sikap yang proporsional dan sebaiknya tidak emosional.

Semua pihak dimaksud adalah pemerintah (termasuk pemda), dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator pasti akan menjadi pihak yang diharapkan dapat memberikan solusi terbaik dengan cara meredam agar dampak kenaikan inflasi tidak menimbulkan beban yang berat bagi masyarakat dan dunia usaha.

Artinya, secara umum pemerintah seyogyanya memberikan konpensasi agar beban masyarakat di satu pihak menjadi tidak terlalu berat dan di lain pihak faktor-faktor lain yang dapat ikut menambah beban, dapat diredusir, meskipun tidak serta merta secara langsung mempengaruhi kenaikan harga-harga.

Atau faktor yang dapat menyebabkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak tambah jeblok sehingga menambah beban biaya pada umumnya. Dalam hubungan ini mialnya, pelayanan perizinan usaha yang tidak high cost (cepat, tepat dan murah) harus dapat diwujudkan.

Demikian pula soal yang terkait dengan beban suku bunga bagi kegiatan investasi dan kegiatan usaha pada umumnya harus semakin kompetitif. Biaya logistik yang masih tinggi, juga harus menjadi prioritas utama yang mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Pelayanan pendidikan, kesehatan bagi masyarakat miskin harus semakin baik dan manfaatnya semakin dirasakan secara nyata. Pemberantasan korupsi bukan hanya slogan, tetapi harus secara nyata berlangsung dalam rangka penegakan hukum dan tidak melukai rasa keadilan bagi masyarakat. Pendek kata, law and order harus tegak.

Rasanya, kalau tindakan-tindakan semacam itu dijalankan oleh pemerintah secara konsisten, masyarakat pasti akan memberi respon secara positif terhadap setiap langkah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah di bidang apapun, tak terkecuali di bidang ekonomi yang dapat mempengaruhi terjadinya kenaikan inflasi.

Sifat reaktif dari masyarakat yang cenderung menolak atas rencana menaikkan harga BBM, sebenarnya dapat dipandang sebagai bentuk akumulasi ketidakpuasan terhadap setiap bentuk kebijakan yang ditetapkan pemerintah karena hasilnya dinilai tidak menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya yang terkait dengan perbaikan kesejahteraan pada umumnya.

Selalu saja terjadi hal-hal yang demikian. Memang, kebijakan yang baik dan efektif dijalankan bilamana dapat mengatasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Tetapi bila yang terjadi sebaliknya, pasti akan terjadi reaksi seperti telah dijelaskan sebelumnya. Dunia usaha pasti akan terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsi.

Namun masyarakat konsumen juga berhak memberikan catatan bahwa ketika harga yang diproduksi terpaksa harus dinaikkan, maka kenaikan harga yang tejadi harus cukup wajar dan rasional, tidak berlebihan. Isu PHK tidak perlu dihembus-hembuskan agar para pekerja tetap dapat tenang bekerja. Keuntungannya pasti berkurang tapi tidak boleh sampai menimbulkan kerugian.

Mengurus negeri ini memang tidak mudah karena permasalahan yang terjadi di masyarakat telah menggunung dan makin bersifat kompleks. Tapi apapun probelematiknya, satu demi satu harus dapat diselesaikan secara tepat agar tidak menimbulkan [problem baru.

Inflasi adalah sebuah realita. Tapi tidak semua orang dapat memahami tentang fenomena inflasi, khususnya di kalangan akar rumput. Bagi yang sudah tahu, tentu diharapkan bersikap bijaksana dan tidak bersikap apriori.

Kalau memiliki pikiran-pikiran yang menyehatkan dan dapat membantu ikut menyelesaikan masalah yang terkait dengan dampak inflasi, sampaikanlah dengan baik kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Sebaliknya, pemerintah juga harus bisa legowo kalau ada masukan positif dan berharga dari masyarakat sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan.

Dengan kata lain, proses penetapan kebijakan publik yang baik adalah bilamana terjadi komunikasi yang efektif dan inten antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan agar pada saat keputusan akan diambil, tidak menimbulkan deviasi yang berlebihan.

Kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, program jaring pengaman sosial (social safety net) segera dapat dieksekusi pada saat yang tepat. Jangan sampai tertunda. Kenaikan harga BBM bersubsidi adalah sebuah keniscayaan, termasuk dampak-dampak yang ditimbulkannya.

Realitasnya seperti itu dan yang paling penting, yakin, bahwa tindakan yang akan diambil tidak membuat kehidupan ekonomi masyarakat akar rumput tidak semakin berat karena stimulus fiskal yang dijalankan masyarakat dapat landing pada saat yang tepat (waktu, jumlah dan sasaran) dan tidak disunat. ***