Luhut Ungkap Hanya Separuh dari Rp 500 Triliun Dana Bansos yang Sampai ke Tangan yang Berhak, Rocky; Jokowi Lagi…Jokowi Lagi…

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, secara blak-blakan mengungkapkan bahwa hanya separuh dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp500 triliun yang benar-benar sampai ke masyarakat. Sisanya gak tau mengalir kemana.

Pernyataan ini menimbulkan sorotan tajam, terutama terkait efektivitas penyaluran bansos selama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Luhut, yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan penyaluran bansos, salah satunya adalah masalah data ganda.

“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut.

Pernyataan Luhut ini langsung menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk pemerhati politik Rocky Gerung. Rocky menilai pengakuan Luhut semakin menguatkan gambaran kebobrokan rezim Jokowi.

“Maka orang bertanya, kalau begitu yang Rp500 itu dari separo itu Rp250 triliun tersalur atau terkorupsi atau tidak tersalur, kan itu pertanyaan akuntansinya. Walaupun kita tahu keterangan Pak Luhut kemudian dia merangkannya bahwa ada data yang tidak jelas,” kata Rocky dikutip dalam akun Youtube pribadinya.

Rocky menegaskan bahwa ada dana Rp250 triliun yang tidak tersalurkan, yang menurutnya menunjukkan pengabaian negara terhadap hak rakyat miskin. Ia mendesak agar fenomena ini diusut tuntas.

Jokowi Harus Bertanggungjawab

“Jadi sekali lagi itu harus diaudit siapa-siapa yang tercecer di penyaluran Bansos. Peran Bansos ini satu upaya untuk jadi social safety net bagi mereka yang rentan terkena badai ekonomi,” jelasnya.

Rocky juga menekankan bahwa pemerintahan Jokowi harus bertanggung jawab atas tidak tersalurnya dana bansos sebesar Rp250 triliun tersebut.

“Jadi tetap pemerintah hari ini, eh pemerintah kemarin, yaitu Presiden Jokowi itu harus bertanggung jawab. Saya harus berhati-hati mengucapkan itu karena Jokowi lagi, Jokowi lagi,” tandasnya.

Pernyataan Luhut dan tanggapan Rocky Gerung ini semakin memantik pertanyaan publik tentang transparansi dan akuntabilitas penyaluran bansos selama pemerintahan Jokowi. Banyak yang menuntut agar kasus ini diusut secara serius untuk memastikan bahwa dana bansos benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.(sabar)