Site icon TubasMedia.com

KPK Tak Ragu Memproses Nama-nama Besar dalam Kasus Korupsi e-KTP

Loading

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ragu dalam memproses nama-nama besar yang disebut dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP.

Meski demikian, proses hukum tersebut harus dilandasi bukti-bukti yang cukup.

“Sejak awal kami sudah sepakat untuk menaikkan ini ke tingkat penyidikan. Jadi tidak ada keraguan, apa pun yang terjadi, kalau masalah di luar proses hukum, kami tidak akan menghiraukan itu,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK Jakarta, Jumat (24/3/2017).

Menurut Basaria, jika penyidik menemukan alat bukti yang cukup, maka KPK tidak akan ragu untuk menetapkan seorang tersangka baru dalam kasus e-KTP.

Meski demikian, proses penyidikan guna memenuhi alat bukti yang cukup akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

“Biarlah ini berjalan sebagai apa adanya. Sidang harus diikuti dulu, penyidik masih kerja keras untuk melakukan telaah dan menemukan bukti petunjuk lainnya,” kata Basaria.

Banyak nama yang disebut dalam surat dakwaan kasus korupsi e-KTP. Puluhan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014, disebut menerima fee dari uang yang dianggarkan dalam proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun.

Dalam surat dakwaan, salah satu nama besar yang ikut didakwa bersama-sama adalah Ketua DPR RI Setya Novanto.

Nama-nama Koruptor;

Terdakwa:

– Irman: Rp 10,9 miliar dengan rincian Rp 2,371 miliar, 877.700 dollar AS, 6.000 dollar Singapura.

– Sugiharto: Rp 33,6 miliar dalam bentuk 3,473 juta dollar AS

Kemendagri:

– Gamawan Fauzi (Menteri Dalam Negeri waktu itu): Rp 43,7 miliar dengan rincian 4,5 juta dollar AS dan Rp 50 juta

– Diah Anggraini (Sekjen Kemendagri): Rp 26,2 miliar dengan rincian 2,7 juta dollar AS dan Rp 22,5 juta

– Drajat Wisnu Setyawan (Ketua Panitia Pengadaan e-KTP): Rp 5,9 miliar dengan rincian 615.000 dollar AS dan Rp 25 juta

– Husni Fahmi: Rp 5,9 miliar dengan rincian 150.000 dollar AS dan Rp 30 juta

Partai Demokrat:

– Anas Urbaningrum: Rp 53,35 miliar dalam bentuk 5,5 juta dollar AS

– Marzuki Alie (Ketua DPR) Rp 20 miliar

– Mirwan Amir: Rp 11,6 miliar dalam bentuk 1,2 juta dollar AS

– Ignatius Mulyono: Rp 2,5 miliar dalam bentuk 258.000 dollar AS

– Taufiq Effendi: Rp 999 juta dalam bentuk 103.000 dollar AS

– M Jafar Hafsah: Rp 970 juta dalam bentuk 100.000 dollar AS

– Khatibul Umam Wiranu: Rp 3,8 miliar dalam bentuk 400.000 dollar AS

Partai Golkar:

– Melcias Marchus Mekeng: Rp 13,5 miliar dalam bentuk 1,4 juta dollar AS

– Chaeruman Harahap: Rp 31 miliar dengan rincian 584.000 dollar AS dan Rp 26 miliar

– Agun Gunanjar Sudarsa: Rp 10,1 miliar dalam bentuk 1,047 juta dollar AS

– Mustokoweni: Rp 3,9 miliar dalam bentuk 408.000 dollar AS

– Markus Nari: Rp 4,12 miliar dengan rincian Rp 4 miliar dan 13.000 dollar AS

– Ade Komarudin: Rp 970 juta dalam bentuk 100.000 doar AS

PDI-P:

– Olly Dondokambey: Rp 11,6 miliar dalam bentuk 1,2 juta dollar AS

– Arif Wibowo: Rp 1 miliar dalam bentuk 108.000 dollar AS

– Ganjar Pranowo: Rp 5,04 miliar dalam bentuk 520.000 dollar AS

– Yasonna Laoly: Rp 814 juta dalam bentuk 84.000 dollar AS

PKS:

– Tamsil Linrung: Rp 6,7 miliar dalam bentuk 700.000 dollar AS

– Jazuli Juwaini: Rp 358 juta dalam bentuk 37.000 dollar AS

PAN:

Teguh Juwarno: Rp 1,6 miliar dalam bentuk 167.000 dollar AS

Hanura:

– Miryam S Haryani: Rp 223 juta dalam bentuk 23.000 dollar AS

– Djamal Aziz: Rp 358 juta dalam bentuk 37.000 dollar AS

Partai Gerindra:

Rindoko: Rp 358 juta dalam bentuk 37.000 dollar AS

PPP:

Nu’man Abdul Hakim: Rp 358 juta dalam bentuk 37.000 dollar AS

PKB:

Abdul Malik Haramain: Rp 358 juta dalam bentuk 37.000 dollar AS

Lain-lain:

Sebanyak 37 anggota Komisi II: 556.000 dollar AS atau setara Rp 5,3 miliar. Masing-masing berkisar 13.000 hingga 18.000 dollar AS. (red)

Exit mobile version