Kesadaran Untuk Membenahi Sistem Ekonomi

Oleh Fauzi Aziz

KEPRIHATINAN dan kesadaran adalah persoalan hati atau perasaan. Kita Bangsa Indonesia, para pemimpin dan para elite bangsa, dengan bahasa yang sama perlu prihatin dan membangun kesadaran bahwa ekonomi sedang tidak terlalu bergairah. Susah untuk tumbuh, karena konon katanya dunia sedang lesu. Diutak-atik tetap saja lesu. Dan kelesuan ini akhirnya berpengaruh terhadap ekonomi di dalam negeri.

Namun, ekonomi domestik juga masih menghadapi banyak masalah dan sudah dilakukan bongkar-pasang kebijakan. Alhasil, kondisi akselerasi ekonomi juga tak kunjung jalan. Ada apa ini? Ibarat orang sakit, obat yang diberikan barangkali tidak manjur. Sakitnya “parah” dikasih obat dengan dosis rendah, sehingga reaksi penyembuhannya menjadi lamban. Indikasinya jelas bahwa ternyata pelaku usaha tetap mengeluhkan bahwa kebijakan ekonomi yang tertuang dalam 13 paket belum mampu menjadi obat mujarab bagi penyembuhan penyakit ekonomi di Indonesia.

Secara umum, penyakit tersebut adalah daya saing ekonomi nasional lemah. Kebijakan memangkas APBN-P 2016 adalah salah satu pertanda bahwa kegiatan ekonomi riil di dalam negeri sakit, sehingga penerimaan pajak tidak mencapai target. Sementara itu, ambisi berbelanja tidak terbendung karena dengan membelanjakan APBN dalam jumlah besar diharapkan kegiatan ekonomi menggeliat.

Tapi, ternyata pembelanjaan selama ini lebih bersifat konsumtif ketimbang produktif, sehingga sumbangan belanja pemerintah terhadap PDB hanya sekitar 8-9% per tahun. Ekonomi Indonesia secara umum yang melejit hanya belanja konsumsi. Sementara itu, pertumbuhan sektor produktif sangat lamban akibat terkena banyak lampu merah dan ini artinya bahwa kegiatan ekonomi di dalam negeri terlalu banyak setopan.

Menurut Asmindo, pemerintah perlu bongkar-bongkar kebijakan sektoral yang bertaburan di banyak kementerian teknis. Kita sampai “curiga” jangan-jangan kebijakan ekonomi yang tertuang di 13 paket kebijakan ekonomi bukan menyelesaikan masalah, tetapi malah menimbulkan masalah baru. Presiden sepertinya merasakan adanya indikasi tersebut. Bahkan dalam pernyataannya yang dikutip sejumlah media, Presiden meminta DPR jangan membuat terlalu banyak undang-undang.

Kita sangat prihatin dan keprihatinan ini mencuat karena antara percaya dan tidak percaya bagaimana sebuah kebijakan ekonomi “kredibilitasnya” dipertanyakan karena output-nya tidak menghasilkan outcome yang maksimal, sehingga isu kesenjangan masih tetap lebar dan angka kemiskinan tetap tinggi. Oleh sebab itu, kesadaran para pemimpin dan para elite negeri ini perlu dihentakkan agar tersadar bahwa negeri ini memerlukan bekerjanya sistem ekonomi yang bebas hambatan.

Pihak-pihak yang gemar mengutak-atik APBN, izin, rekomendasi harus dibongkar. Upaya ini dilakukan baik di pusat maupun di daerah. Kesadaran internal untuk bedah rumah jauh lebih penting dilakukan sendiri oleh penghuninya. Walaupun presiden mengeluarkan Perpres atau Inpres, upaya ini penting, tetapi kesadaran internal untuk berbenah jauh lebih penting.

Dalam konteks keprihatian, kita memang terjebak dalam lingkaran setan dalam pembuatan kebijakan atau regulasi. Gambarannya adalah awalnya ada regulasi, karena dianggap bermasalah dilakukan deregulasi. Sesudahnya muncul regulasi baru dan regulasi yang baru ini kemudian dibongkar lagi akibat di lapangan tidak dapat dieksekusi, bahkan dalam beberapa hal hasil deregulasi tidak jauh lebih baik dari aturan sebelumnya.

Inilah sekilas bentuk-bentuk keprihatinan yang dapat kita rasakan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, serta berpemerintahan. Oleh sebab itu, dengan kesadaran masing-masing, berbenah dan bersih-bersih, mengevaluasi seluruh aturan, merupakan upaya yang paling efisien untuk dilakukan. Jika dari hasil evaluasi ternyata itu menjadi penyebab terjadinya hambatan/sumbatan, maka secara self-assessment aturan tersebut harus diperbaiki, tanpa harus menunggu Perpres atau Inpres.

Ekonomi Indonesia tidak efisien atau tidak produktif, karena terlalu banyak setopan. Membuat setopan penting, tetapi kalau terlalu banyak setopan, yang akan terjadi adalah kongesti. Dan dalam ekonomi hal yang seperti itu tidak boleh terjadi, karena selain menimbulkan biaya tinggi juga menghambat pertumbuhan. ***

Penulis adalah pemerhati masalah sosial, ekonomi, dan industri