Kegaduhan

Oleh: Edi Siswoyo

Ilustrasi

KINI, jumlah penduduk Indonesia sudah hampir mencapai 250 juta jiwa yang tersebar di berbagai pulau besar dan kecil. Pertumbuhan ekonomi nasional yang bisa dicapai belum bisa menghasilkan distribusi pendapatan secara merata antar penduduk dan wilayah nusantara. Merebakanya unjuk rasa buruh di berbagai daerah mengindikasikan masih ada pihak yang belum ikut menikmati kue pembangunan. Praktik korupsi yang merajalela menegaskan terjadinya kegaduhan ekonomi, sosial dan politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Fakta tersebut hanyalah sebagian dari deretan panjang masalah nasional yang membutuhkan jawaban melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa kegaduhan politik. Namun, banyaknya partai politik di Indonesia yang lebih banyak mengedepankan kepentingan–kekuasaan–pribadi dan golongan, menjadi potensi bagi munculnya kegaduhan politik yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Pengalaman telah mengajarkan kepada kita kegaduhan politik berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dapat mengganggu peningkatkan kesejahteraan, menghambat penciptaan lapangan kerja, untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka, menjadi semakin penting dan menarik gagasan Wapres Boediono yang pekan lalu menyatakan pentingnya memelihara pertumbuhan ekonomi melalui konsensus politik untuk menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sebagai warga negara kita menyambut baik gagasan Wapres Boediono tersebut. Namun, perlu juga disadari bersama bahwa antara politik dan ekonomi tidak bisa saling mematikan. Politik dan ekonomi saling membutuhkan dan berkaitan erat, seiring sejalan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Memang, konsensus politik yang mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan. Tapi, konsensus politik tentang arah pembangunan nasional juga membutuhkan konsensus ekonomi yang samakin penting menghadapi ketidakpastian yang masih membayangi ekonomi dunia yang berpotensi besar memunculkan kegaduhan sosial, ekonomi dan politik.

Kita membutuhkan konsensus nasional untuk mengawal pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan distribusi pendapatan secara merata, bisa dinikmati oleh seluruh rakyat dan mampu mengurangi kesenjangan antara wilayah tanpa diwarnai kegaduhan sosial, ekonomi dan politik. Sebab, segala jenis kegaduhan hanya bikin orang sewot dan uring-uringan saja! ***