JAKARTA, (tubasmedia.com) – Strategi kebijakan pengelolaan ekonomi pemerintah yang berfokus pada kebijakan fiskal dengan pemangkasan anggaran unit kerja kementrian dan mengejar pendapatan pajak, dinilai kurang tepat.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Jose Rizal.
“Kebijakan ini mungkin memang memberi sedikit tambahan keleluasaan ruang fiskal, mengatasi defisit anggaran; tapi pemerintah lupa bahwa kebijakan ini memiliki dampak multiplier,” terang Jose, dalam keterangan tertulis (11/5/2025).
Menurutnya, dengan pemangkasan anggaran kementerian, belanja pemerintah yang selama ini banyak menghidupi industri perhotelan, industri makanan dan industri pendukung lainnya, menjadi kolaps. “Kinerja ASN pun saya kira akan menurun,” sambung Jose.
Jose menilai, kebijakan fiskal pemerintah saat ini menjadi kontributor terjadinya perlambatan ekonomi. Pemerintah, menurut Jose, harusnya mendahulukan reformasi struktural.
“Kalau ini kan kita melihat ada anomali. Di satu sisi, presiden membuat kabinet menjadi lebih gemuk, tapi di sisi lain anggaran dipotong. Saya bukan ekonom, tapi di pikiran saya logika ini gak nyambung,” katanya.
Jose berpendapat seharusnya pemerintah lebih fokus pada reformasi birokrasi. Bagaimana misalnya mengurangi kebocoran anggaran, bagaimana mengefektifkan penggunaan anggaran, bagaimana meningkatkan transparansi dan akuntabilitas – termasuk memperbaiki tata kelola lembaga pemerintah dan bagaimana mencegah korupsi. Pemerintah juga perlu mengupayakan restrukturisasi utang.
“Jadi bukan malah memotong anggaran. Atau kalaupun ada pemotongan, ya tetap realistis dengan menyisir mata anggaran yang benar-benar dianggap tidak atau kurang efektif,” sambungnya. (sabar)