JAKARTA, (tubasmedia.com) – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, di Sumatera Utara, dinilai layak menjadi benchmark atau standar penilaian bagi KEK di seluruh Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan kunjungan tim KEK Bitung ke KEK Sei Mangkei untuk mempelajari berbagai langkah yang telah ditempuh pihak KEK Sei Mangkei hingga siap beroperasi pada akhir 2014 mendatang.
“Sangat wajar jika KEK Sei Mangkei menjadi benchmark bagi pelaksanaan KEK di seluruh Indonesia. Khususnya bagi pengembangan sektor industri yang juga akan dikembangkan di KEK Bitung,” ujar Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) KEK Bitung, Charles Kepel, Senin (17/11/14).
Charles menjelaskan, kunjungan ke KEK Sei Mangkei sebagai upaya pembelajaran yang dilakukan pihaknya untuk memelajari berbagai langkah dan upaya yang telah dilaksanakan Pelaksana KEK Sei Mangkei. Khususnya menjelang berlakunya operasional KEK Sei Mangkei pada akhir 2014.
Seperti masalah ketersediaan infrastruktur, lahan, dan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengoperasikan KEK Sei Mangkei. Charles menambahkan, setiap KEK sebaiknya bisa saling belajar dari KEK yang telah ada. Utamanya dalam penyelesaian berbagai persoalan mendasar yang dihadapi setiap KEK.
“Dengan saling belajar, maka akan tercipta rasa saling berbagi antar KEK di seluruh Indonesia. Dampaknya akan sangat positif, sebab KEK yang baru akan belajar dari pengalaman KEK yang sudah ada, sehingga bisa mengurangi hal-hal yang tidak perlu ada dan mampu mengantisipasi berbagai kendala. Termasuk juga, akan memunculkan rasa saling perduli dan memperhatikan antar KEK di seluruh Indonesia,” terang Charles.
Senada dengan itu, Sekretaris Dewan Kawasan KEK Provinsi Sulawesi Utara, Jenny Karouw mengatakan, kunjungan pihaknya ke Sei Mangkei bertujuan untuk memelajari proses pelaksanaan yang dilakukan KEK Sei Mangkei selama ini. Termasuk belajar dari Dewan Kawasan dan Administrator KEK Sei Mangkei tentang berbagai proses administrasi yang telah dijalankan. Apalagi, lanjut Jenny, KEK Sei Mangkei berbasis industri pertama di Indonesia dan paling maju serta hampir siap beroperasi.
Bahkan, di sekitarnya juga akan dikembangkan sebagai salah satu internasional hub port. Harapannya, ucap Jenny, pihaknya mendapatkan sharing pengalaman tentang bagaimana pengembangan KEK, mulai dari perencanaan untuk memulai kegiatan tahap awal pengembangan, pembentukan kelembagaan KEK, seberapa besar peran dan kontribusi dukungan pemerintah provinsi untuk pengembangan KEK, serta komitmen pemda untuk keberhasilan KEK.
Termasuk proses alih tanah HGU ke HPL, dan bagaimana membangun infrastruktur yang terintegrasi. “Karena KEK Sei Mangkei sudah berjalan dan segera beroperasi, jadi kami ingin belajar tentang berbagai proses yang diperlukan. Sehingga sekembali ke daerah, kami bisa melakukan hal-hal yang diperlukan seperti Dewan Kawasan dan Administrator KEK Sei Mangkei lakukan. Intinya, kami ingin menjadikan Sei Mangkei sebagai benchmark bagi pelaksanaan KEK Bitung,” ungkap Jenny.
Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bappedasu), yang juga Sekretaris Dewan Kawasan KEK Provinsi Sumatera Utara Arsyad Lubis mengatakan, progres KEK Sei Mangkei khususnya di dalam kawasan sudah terlaksana hampir 100%. Seperti, gedung perkantoran, jalan, air bersih, listrik, pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), tenaga listrik bio massa, dan pembangunan Pabrik PT. Unilever Oechemical Indonesia (OUI) yang direncanakan berproduksi pada Desember 2014.
Selain itu, lanjut Arsyad, badan pengelola juga akan mengembangkan waste water treatment plant, jalur kereta api (KA) dalam kawasan yang menghubungkan ke rel KA diluar kawasan penghubung ke pelabuhan, dan juga dryport dengan kapasitas 35,3 TEUs.
“Kami berharap, semoga dengan kunjungan dari tim Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini, bisa meningkatkan motivasi untuk pengembangan KEK yang lebih baik dan cepat. Baik untuk KEK Bitung maupun KEK Sei Mangkei. Intinya, KEK Sei Mangkei layak menjadi benchmark bagi KEK lainnya di seluruh Indonesia,” tandas Arsyad.
Data Sekretariat Dewan Nasional KEK mencatat beberapa indikator penting yang menjadikan suatu KEK menjadi benchmark nasional. Pertama, masalah kesiapan infrastruktur di dalam kawasan. Di antaranya, air limbah, listrik, air bersih, jalan, fasilitas persampahan, drainase, telekomunikasi, dan fasilitas keamanan.
Kedua, masalah kesiapan sumber daya manusia, diantaranya administrator, dan badan usaha pengelola. Ketiga, masalah kesiapan perangkat pengendalian administrasi. Seperti sistem pelayanan perizinan dan sistem pelayanan pengelolaan kawasan. Sehingga target-target pelaksanaan dan operasional yang dicanangkan dapat terwujud dan pada akhirnya dapat mendorong percepatan perekonomian di daerah sekitar dan nasional. (angga)