Oleh: Fauzi Aziz
DALAM kamus umum bahasa Indonesia, kata integrasi berarti penyatuan. Dalam konteks pemahaman yang lebih luas, integrasi dapat dibaca sebagai proses atau upaya yang terus menerus dilakukan untuk mendapatkan satu keputusan bulat terkait dengan hal ihwal bagaimana integrasi bisa terjadi.
Konten dan konteksnya bisa integrasi dalam ranah politik, ekonomi, maupun budaya. Integrasi di negeri ini wajibkah diwujudkan? Apakah jadinya kalau sudah bersifat mandatory, tetapi gagal direalisasikan. Kita lihat satu persatu sekilas tentang konsep integrasi dalam tiga konten dan konteks dalam dimensi politik, ekonomi dan budaya.
Pertama, integrasi politik. Kita dapat fahami sebagai kebutuhan politik yang kita harapkan dapat menjaga keutuhan NKRI. Tidak gagal mengelola demokrasi dan keberagaman. Proses dan keputusan yang diperlukan bukan sekedar secara pisik menyatu, tetapi jauh lebih penting adalah integrasi dalam pemikiran dan tindakan politik yang berwawasan kebangsaan dan kenegaraan untuk melindungi segenap bangsa; memajukan kesejahte raan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan melaksanakan ketertiban dunia.
Masalahnya hingga kini kita masih melihat integrasi secara politik dalam dimensi pemikiran dan tindakan masih jauh dari harapan. Modalnya yang sering dijadikan alasan ialah karena demokrasi dan keberagaman. Manajemen politik belum berhasil menyatukan kehendak politik dalam arti yang sesungguhnya dan ini berkaitan erat dengan persoalan kepemimpinan. Jadi janganlah kaget jika isu disintegrasi bangsa sering mengemuka dalam berbagai ruang publik.
Kedua,integrasi ekonomi. Indonesia unik jika kita memahami konsep integrasi ekonomi. Keunikan ini bisa kita lihat misalnya di Asean. Indonesia mengambil keputusan politik yang berani dengan mengintegrasikan sistem ekonomi nasional kedalam sistem ekonomi regional, yakni MEA atau bentuk persekutuan lain misalnya APEC, RECP dan sebagainya.
Padahal integrasi sistem ekonomi nasionalnya masih tercabik-cabik. Paling sederhana adalah sistem produksi dan sistem distribusi tidak terkanalisasi dengan baik, sehingga ketika diukur dengan berbagai parameter ekonomi ketika sudah berada di MEA dan APEC, daya saing Indonesia masih bermasalah.
Pembuat masalah paling parito sebagai penyebab integrasi ekonomi domestik tidak terjadi karena adanya keputusan politik yang tidak memahami konten dan konteks akan pentingnya integrasi ekonomi.
Ribuan keputusan politik untuk mendrive ekonomi domestik yang dibuat di pusat dan daerah (propinsi/kabupaten/kota), makin membuat sistem ekonomi nasional tidak mampu bekerja secara efisien.
Artinya, sistem politik gagal bekerja menciptakan sistem ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia Incorporated yang sudah lama tidak lagi menggaung di negeri ini.
Mungkin alasannya juga sama, demokrasi dan keberagaman. Apalah gunanya Indonesia Incorporated, padahal untuk bisa tampil di dunia dengan perkarsa, Indonesia memerlukan pendekatan pembangunan ekonomi yang terintegrasi, baik secara vertical maupun horizontal, bahkan diagonal.
Jadi Indonesia mempunyai beban tugas yang amat tidak ringan di bidang ekonomi, mewujudkan domestic economic integration. Banyak hal yang harus dilakukan. Salah satunya melakukan Re-Writing The Rules sebagai pilihan utama.
Ketiga,integrasi budaya nasional. Komponen ini tidak terurus dengan baik karena budaya dilihat dengan mata sebelah dalam keseluruhan proses pembangunan. Ketika ekonomi kreatif muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di Indonesia, kita hanya terkaget-kaget sambil mengaguminya.
Padahal kreatifitas dan inovasi adalah sebuah proses budaya bangsa meskipun bukan satu-satunya faktor. Pendidikan, pembelajaran dan sistem nilai yang hidup di tengah kehidupan masyarakat Indonesia adalah pilar budaya bangsa.
Integrasi politik, ekonomi harus berjalan seiring dengan integrasi budaya karena integrasi sistem politik, ekonomi dan budaya adalah modal dasar membangun kekuatan dan kedigdayaan bangsa.
Jika kita telaah lebih jauh, negeri ini sejatinya memiliki tiga dimensi sistem manajemen pembangunan yang harus dikelola dengan baik melalui kepemimpinan yang kuat dan berwibawa, terkait soal isu integrasi, koordinasi dan sinergi yang di negeri ini menjadi barang mahal.
Hingga kini ketiga isu tersebut masih kita hadapi sebagai tantangan pembangunan bangsa di wilayah kepemimpinan dan manajemen. Virus utamanya adalah kepentingan, arogansi, pragmatism dan transaksional. (penulis adalah pemerhati masalah sosial ekonomi).