JAKARTA, (tubasmedia.com) – YouTuber dan pendiri Malaka Project, Irwandi Ferry menyuarakan keprihatinannya terhadap keterlibatan militer dalam pemerintahan.
Dalam pesannya, ia menyerukan agar masyarakat sipil tidak membiarkan militer mengambil alih peran dalam pemerintahan.
“Para sipil, mau lu pelajar, mahasiswa, pekerja formal atau informal, bahkan pengusaha sekalipun, sekali lagi gue gak akan pernah mempertanyakan moralitas lu, keyakinan lu bahkan pilihan politik lu,” ujar Irwandi dalam keterangannya (17/3/2025).
“Tapi apa lu bener-bener bakal biarin roda pemerintahan ini dimasuki oleh para serdadu ini?” tambahnya.
Ia juga mempertanyakan motivasi di balik dukungan terhadap militer, bahkan menawarkan untuk membayar lebih agar masyarakat tidak mengkhianati kedaulatan sipil.
“Kalau ini bagian dari pekerjaan, berapa lu dibayar buat ada di sisi militer? Gimana kalau gue bayar lebih, supaya lu gak mengkhianati kedaulatan sipil yang lu miliki? Gue cari mati-matian deh duitnya,” Irwandi menuturkan.
Irwandi menegaskan bahwa tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa pemerintahan suatu negara menjadi lebih baik ketika militer aktif terlibat di dalamnya.
Timbulkan Kontroversi
“Gak ada ceritanya pemerintahan suatu negara lebih baik ketika militer aktif turut campur di dalamnya. Jangan dibiarkan,” tegasnya.
Sebelumnya, Komisi I DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Hotel Fairmont Jakarta.
Keputusan ini menimbulkan kontroversi karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan.
Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa aturan DPR memungkinkan rapat legislatif berlangsung di luar Kompleks Parlemen Senayan, asalkan mendapatkan izin dari pimpinan DPR.
Ia juga menyebut bahwa Hotel Fairmont dipilih karena adanya kerja sama yang memberikan potongan harga bagi DPR.
Selain itu, Indra mengungkapkan bahwa intensitas pembahasan RUU TNI yang tinggi menjadi alasan utama perlunya tempat yang mendukung kelancaran diskusi.
Namun, publik mempertanyakan keputusan ini, mengingat tarif kamar di hotel bintang lima tersebut berkisar antara Rp2,6 juta hingga Rp4,6 juta per malam. (sabar)