Site icon TubasMedia.com

Harga Gas Ditetapkan Secara Hukum Rimba

Loading

Laporan: Redaksi

Ilustrasi

MASALAH GAS - Dirjen Basis Industri Manufaktur (BIM) Kementerian Perindustrian Panggah Susanto (paling kanan) memberikan presentasi tentang masalah gas dengan topik “Peluang, Tantangan dan Hambatan Industri Manufaktur Nasional” pada Family Gathering Forum Wartawan Industri (FORWIN) di Lembang Jawa Barat, 30 Juni 2012 (tubasmedia.com/sabar hutasoit)

BANDUNG, (TubasMedia.Com) – “Bagaimana mungkin investor datang ke Indonesia jika salah satu bahan baku industri yakni gas tidak bisa terjamin pengadaannya dan kalaupun ada, harganya naik turun dan tidak”.

Kalimat di atas diucapkan Dirjen Basis Industri Manufaktur (BIM), Panggah Susanto dalam diskusi dengan wartawan, Sabtu di Lembang, Bandung, Jawa Barat ‘’Siapa yang kuat dia yang menang dan mengenai penetapan harga, berlaku hukum rimba,’’ sambungnya.

Panggah menambahkan bahwa adalah aneh kenapa selalu terjadi gejolak dalam pengadaan gas di Indonesia. Bahkan lanjutnya, orang-orang Korea-pun umumnya bingung melihat masalah gas di Indonesia.

‘’Kenapa tidak bingung ? separuh dari kebutuhan gas seluruh dunia, adanya di bumi Indonesia. Tapi nyatanya, kebutuhan di dalam negeri sendiri belum tercukupi. Aneh kan ?,’’ tanya Panggah.

Untuk itu lanjutnya, para pemangku kepentingan hafrus berpikir secara negara dan jangka panjang. ‘’Jangan selalu bersikap responsif tapi harus berpikir jangka panjang,’’ tegasnya.

Dikatakan bahwa masalah harga gas tidak akan bisa berakhir jika belum ada kebijakan yang tegas dalam pengaturannya dari hulu ke hilir. Indonesia memerlukan kebijakan yang mencakup sektor hulu, transporter dan industri sebagai pengguna gas.

“Kalau tidak diatur suatu kebijakan yang bisa merangkum semua pihak, maka masalah gas ini akan selalu timbul,” ujar Panggah. (sabar)

Exit mobile version