Hadapi Pelemahan Rupiah, Pemerintah Akan Umumkan Sejumlah Kebijakan

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Pemerintah akan mengumumkan sejumlah kebijakan guna menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah. Pada Jumat, pemerintah akan melakukan koordinasi menyangkut berbagai kementerian untuk reformasi struktural lebih lanjut. Kita akan umumkan sejumlah kebijakan.
Hal itu dikemukakan Menko Perekonomian Sofyan Jalil kepada wartawan seusai rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2015) petang.

Ia memberikan sedikit bocoran tentang kebijakan dimaksud, sebagaimana telah disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Misalnya, peraturan pemerintah tentang sistem insentif perpajakan. “Kita juga akan meng-attack persoalan yang selama ini orang mengatakan masalah karena current account deficit (CAD), akan ada sejumlah upaya supaya CAD itu akan teratasi secara pelan-pelan. Karena kita sadar itu adalah masalah yang kita hadapi 2-3 tahun terakhir ini,” kata Sofyan, seperti dipetik dari laman Setkab, Kamis (12/3) pagi.

Dikemukakan, koordinasi antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemerintah, telah berjalan sesuai harapan. Presiden terlibat langsung dan melihat bahwa koordinasi antarlembaga negara, dalam hal ini BI, OJK, dan pemerintah, berjalan dengan baik.  Terkait pelemahan nilai mata uang rupiah, yang pada kurs tengah BI hari Rabu (11/3) mencapai Rp 13.164 per dolar AS, Menko Perekonomian mengatakan, itu temporer yang di-drive dari luar Indonesia.

Dikatakan, di dalam negeri dari sektor pemerintah, apa yang sudah dilakukan selama ini dianggap cukup baik. Fiskal kita, sudah lebih bertanggung jawab, karena subsidi sudah tidak ada lagi, sehingga tidak seperti dulu yang setiap ada kenaikan perubahan kurs akan berimplikasi pada fiskal. Selain itu, pemerintah terus melakukan reformasi struktural yang sekian lama tidak jalan, seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sekarang sudah cukup efektif. Tentu akan terus dilakukan bagaimana cara agar tetap efektif.

Menyangkut inflasi, sejauh ini cukup terkontrol, dan pemerintah cukup yakin bahwa target bisa tercapai.
Sementara itu, Menkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan, dari sisi pemerintah, kalau gejolak rupiah terjadi pada 2014 atau tahun-tahun sebelumnya, maka jelas APBN akan berada dalam ancaman. Ia menyebutkan, apabila disertai dengan kenaikan harga minyak, kelemahan kurs akan membuat subsidi bahan bakar minyak (BBM) menggelembung begitu besar, sehingga defisit akan mungkin melewati 3 persen.

“Dengan kita melakukan reformasi subsidi dalam bentuk penghapusan subsidi premium dan subsidi tetap untuk solar, maka perubahan kurs ini tidak berpengaruh terhadap BBM,” kata Menkeu. (ril/ender)