Oleh: Fauzi Aziz
BERDAULAT di bidang energi bukan soal orasi politik yang telah memenangkan pilihan dikembangkan di darat. Keputusan ini adalah keputusan politik bukan keputusan ekonomi dan bisnis karena kalau dilihat dari kepentingan investornya, mereka lebih memilih dikembangkan di laut berdasarkan kelayakan ekonomi yang dibuat investornya.
Progesnya kini belum jelas apakah kedua investornya akan tetap melanjutkan proyeknya setelah ada keputusan politik pemerintah atau mengambil sikap lain, misalnya “membatalkan” rencana investasinya. Keputusan investor agar tetap melanjutkan rencana investasinya tentu itu yang diharapkan. Tetapi kalau “membatalkan”, harus ada keputusan politik baru dari pemerintah.
Dalam situasi yang demikian, hampir pasti banyak pikiran yang berkembang bagaimana nasib proyek gas di Masela ke depannya. Pihak investor pasti tidak akan mundur karena gas Masela adalah proyek raksasa. Hanya saja mereka harus melakukan kalkulasi ulang dan menjadwal ulang untuk merealisasikan rencana investasinya akibat nilai investasinya membengkak.
Investor pasti akan minta berunding kembali dengan pemerintah dan boleh jadi akan meminta dukungan/kompensasi dari pemerintah. Dalam hubungan ini, merah putih harus berkibar kalau pemerintah berharap nilai tambah di dalam negerinya bisa maksimal. Investasi langsung pemerintah harus dihadirkan terutama terkait dengan rencana hilirisasinya.
Misalnya dalam pengembangan industri petrokimia. Pola kerjasama investasi melalui skema PPP dapat menjadi alternatif kebijakan investasi yang dapat dipilih. Rencana pemerintah untuk membentuk holding energi akan memungkinkan perusahaan ini menjadi mitra strategis bagi pengembangan gas Masela secara integrated.
Penyusunan peta jalan menjadi bagian penting dari rencana ini karena rencana investasinya yang sangat besar. Langkah ini perlu ditempuh agar seluruh master plannya disusun secara matang dan pentahapan pelaksanaannya harus jelas dan terukur. Proyek raksasa semacam ini harus transparan dan tidak dilaksanakan dengan manajemen yang bersifat “under table” karena banyak invisible hand yang melibatkan diri mencari fee project, saham kosong sehingga proyek gas Masela menjadi over pricing.
Keputusan ini perlu segera diambil pemerintah. Semakin lama pasti akan menguap karena banyak pihak yang berkepentingan, termasuk kemungkinan hadirnya investor dari negara lain, seperti Tiongkok atau negara lain. Kalau kita ingin berdaulat di bidang energi, pemerintah jangan ragu untuk berperan maksimal sebagai investor langsung dengan menugaskan holding BUMN energi dan holding BUMN pembiayaan sebagai investornya.
Dukungan parlemen mutlak diperlukan karena pasti akan ada dana APBN atau dana pinjaman multilateral yang akan masuk dalam membiayai proyek gas Masela. Boleh jadi pemerintah juga dapat mengikutsertakan pemerintah propinsi melalui BUMD-nya untuk menyertakan modalnya melalui skuritisasi secara terbatas.
Tidak kalah penting juga perlu dipertimbangkan pemerintah dapat membentuk Unit Manajemen Aset untuk mengelola pelaksanaan pembangunan proyek gas Masela di darat. Pandangan ini sebagai bentuk pengharapan agar secara bertahap proyek- proyek strategis di negeri ini dalam rangka membangun ketahanan pangan dan energy, peran pemerintah harus maksimal melakukan intervensi dengan melakukan investasi langsung yang menurut peraturan perundangan dimungkinkan. (penulis adalah, pemer hati masalah ekonomi dan industri).