JAKARTA, (tubasmedia.com) – Di tengah pelemahan rupiah empat bulan terakhir ini, harga bahan pokok melambung. Rupiah merosot, mafia bahan pokok bebas bermain, subsidi BBM dihapus dan penghapusan subsidi gas buat rakyat.
‘’Hampir enam bulan pemerintahan Joko Widodo-JK belum menghasilkan roadmap perekonomian Indonesia,’’ kata Wakil Sekjen Perindo Hendrik Kawilarang Luntungan kepada pers Rabu di Jakarta.
Menurutnya, kondisi riil tidak seperti yang dinyatakan dalam kampanye mereka, yakni menuju ekonomi Indonesia mandiri dan berdaulat, dan jargon “Indonesia Hebat”. Kondisi negeri ini malah makin terperosok permainan pasar bebas.
Makro ekonomi tak juga membaik, penegakan hukum bermasalah dan terakhir konflik politik makin terbuka. “Malah diperburuk dengan masalah penegakan hukum dan konflik politik di tingkat nasional,” ungkapnya.
Menjawab pertanyaan, dikatakan jika yang dikejar pemerintah adalah target investasi, kondisi ini jelas tidak menarik bagi calon penanam modal. Atau sebaliknya, bisa jadi mereka berpikir ulang, lalu mengalihkan rencana investasinya ke negara yang lebih aman.
Pemerintah menurutnya, harus mengarahkan perbankan nasional untuk memprioritaskan kredit produktif. ‘’Bukan konsumtif seperti terjadi selama ini,” tambahnya. (ril/sabar)