JAKARTA, (tubasmedia.com) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengomentari program calon presiden dan wakil presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo-Gibran Rakabuming.
Salah satu program unggulan yang diusung pasangan itu adalah Kartu Indonesia Sehat atau KIS lansia dan dana abadi pesantren.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan terkait dua program tersebut sudah ada saat era masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“APBN 2024 kan sudah diketok. Mengenai apa program-program, mungkin saya enggak sebut populis, tapi berpihak kepada masyarakat. Itu sudah ditetapkan dalam UU APBN,” ujar Sri Mulyani dalam acara APBN KiTa, Jakarta, Rabu (25/10).
Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan program KIS untuk lansia sebenarnya sudah tercover di dalam program KIS saat ini.
Ia menjelaskan para lansia yang tidak mampu itu sudah tercover dalam data program keluarga harapan (PKH) alias data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
KIS Lansia
“KIS untuk lansia sebetulnya sebagian besar lansia kalau tidak dalam keluarga mampu sudah tercover karena dalam daftar PKH atau sembako. jadi dia ada dalam dtks, seharusmya mereka-mereka itu sudah tercover karena ada dalam DTKS otomatis menjadi penerima PBI BPJS,” jelas Isa.
Isa menyampaikan apabila ada lansia yang belum tercover, maka akan dilakukan perbaikan data. “Tapi seharusnya kita cukup dengan program saat ini,” tambahnya.
Terkait dana abadi pesantren, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Andin Hadiyanto mengatakan program ini sudah ada di dalam dana abadi pendidikan yang dianggarkan sebesar Rp106,1 triliun. (sabar)