MEDAN, (tubasmedia.com) – DPW PSI Sumut menilai beredarnya nama seorang Pejabat Gubernur Sumatera Utara yang menjadi buah bibir di masyarakat umum, khususnya warga Kota Medan merupakan kebocoran rahasia negara khususnya Kementerian Dalam Negeri.
PSI Sumut menyayangkan, nama yang beredar luas sebelum ada pemberitahuan resmi dan pelantikan adalah hoax atau berita bohong, bahkan bahkan cenderung memiliki pesan tidak baik untuk administrasi negara yang memiliki peraturan dan mekanisme yang baik dan benar.
‘’Nama yang ada untuk Pj Gubernur Sumut bisa kategorikan kebocoran rahasia negara dan itu adanya di Kementerian Dalam Negeri sehingga patut kita pertanyakan mengapa nama Pj Gubernur Sumut hari ini sudah beredar di tengah masyarakat,”Kata Ketua DPW PSI Sumut, HM Nezar Djoeli kepada wartawan, di Medan, Jumat sore, (01/09).
Mantan Anggota DPRD Sumut 2014-2019 ini mengatakan, jangankan sekelas organisasi, pemerintahan terkecil seperti Kecamatan ataupun Kabupaten Kota, partai politik saja untuk menentukan satu keputusan yang menyangkut dengan kepentingan lebih luas mengumumkannya itu dengan sangat hati-hati.
“Maka dari itu PSI Sumut menilai nama yang disebut-sebut sebagai Pj Gubernur Sumut hari ini yang diduga merupakan seorang Jenderal TNI AD diduga sarat dengan kepentingan karena tidak ada legal formal yang mendukung dan sudah tidak punya juga kewenangan secara khusus sosok yang sempat digadang-gadangkan dan viral lnamanya hari ini,’’ tambah Nezar.
Untuk itu, lanjut Nezar Djoeli, PSI Sumatera Utara akan segera menyurati Mendagri, Tito Karnavian secepatnya Senin, 4 September 2023 untuk mengklarifikasi nama-nama tersebut. (sabar)