JAKARTA, (tubasmedia.com) – Anggota Komisi IV DPR dari fraksi PAN Viva Yoga Mauladi menengarai kebijakan pengucuran dana Rp 20 Triliun untuk desa akan memicu konflik horizontal. Apa alasannya?
Menurut Yoga, anggaran akan dipegang oleh kepala desa maka pertarungan perebutan jadi Kades akan semakin politis dan ketat, bahkan bukan tidak mungkin dapat berujung konflik horizontal.
“Pilkades kental dengan agama dan suku,” kata Yoga di Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2015).
Yoga mengkhawatirkan jika alokasi dana untuk desa tersebut tidak merata dan cenderung berat ke kelompok tertentu. Hal tersebut menjadi potensi konflik horizontal.
Diharapkan pemerintah melalui kementerian terkait dan lembaga pengawasan harus betul-betul bekerja memastikan anggaran terserap adil dan merata. Masyarakat desa dana tersebut sebagai jawaban terhadap ketimpangan kesejahteraan.
”Masyarakat desa bersiap –siap membangun desanya demi kesejahteraan mereka,” katanya
Kementerian Keuangan menambah kucuran anggaran ke desa dari Rp 9,1 triliun menjadi Rp 20 triliun. Alasan penambahan itu untuk menggenjot pembangunan di sektor infrastruktur dan sumber daya manusia. Anggaran itu sudah disahkan DPR Jumat (13/2/2015). (siswoyo)