Delapan Lagi Kementerian yang Struktur Organisasinya Belum Diteken

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Delapan lagi kementerian yang struktur organisasinya belum diteken oleh Presiden. Begitu dikemukakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, meluruskan pemberitaaan yang menyebutkan, 10 kementerian.

“Perpres struktur organisasi Kementerian PANRB dan Kementerian Luar Negeri sudah ditandatangani Presiden, dan dalam proses pengundandangan di Kementerian Hukum dan HAM,” kata Yuddy kepada wartawan seusai pelantikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, di Jakarta, Jumat (15/5).

Dikemukakan, kedelapan kementerian itu, Kemenpora, Kementerian PPN/ Bappenas, Kemenhan, Kemenag, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian KUKM, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Laman Sekretariat Kabinet memberitakan, Sabtu (16/5), mengenai dampak keterlambatan penataan kelembagaan terhadap pencairan anggaran, Menteri PAN-RB menyampaikan, hal itu dirasakan pada 13 kementerian yang mengalami pergeseran fungsi/perubahan nomenklatur.

Tetapi, lanjut Yuddy, justru Perpres ke-13 kementerian telah selesai sejak lama. Bahkan penyusunan unit organisasi eselon I sampai eselon IV pada 13 kementerian tersebut telah selesai dilakukan pada akhir Maret 2015.

“Sedangkan untuk kementerian yang tidak mengalami pergeseran fungsi/perubahan nomenklatur pada dasarnya tidak terdapat hambatan dalam pencairan anggaran karena tetap menggunakan unit organisasi yang berlaku,” ujarnya. (ril/ender)