Copot Seluruh Direksi Pertamina, Minta Maaf Dirut Pertamina Hanya Lip Service tak Selesaikan Masalah

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) merespon permintaan maaf Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri kepada masyarakat.

Kalimat permintaan maaf Dirut Pertamina dinilai hanya sebatas normatif tidak menjawab keresahan dan kemarahan rakyat saat ini atas skandal mega korupsi Rp 193,7 triliun di Pertamina.

Faktanya, Kejagung telah mengungkap kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023. Artinya dalam kurun waktu tersebut rakyat dirugikan oleh oknum Pertamina.

Kebutuhan BBM itu telah menjadi kebutuhan hajat hidup masyarakat, lantas bagaimana pertanggung jawaban Pertamina atas kerugian masyarakat dalam kasus oplosan Pertamax?

Para tersangka itu bekerja dalam sebuah korporasi, walaupun para tersangka sudah dijerat hukum tapi korporasi plat merah mereka bernaung selama ini yaitu Pertamina dinilai juga harus ikut bertanggung jawab atas hak-hak konsumen BBM yang telah dirampas oleh para koruptor dalam kurun waktu tersebut.

“Jangan hanya sekedar lip service dengan kalimat permintaan maaf, tapi berikan solusi dan tanggung jawab yang konkret misalnya dengan menurunkan harga Pertamax yang lebih terjangkau, atau memberikan subsidi beasiswa untuk siswa sekolah yang orang tuanya terkena PHK massal. Mungkin hal tersebut akan bisa memulihkan kepercayaan rakyat kepada Pertamina,”ujar Joko Priyoski Presidium KKMP yang juga Ketua Umum DPP KAMAKSI (Kaukus Muda Anti Korupsi).

Ramadhani Isa Presidium KKMP menambahkan, jelas terungkap, BBM yang dioplos menjadi RON 92 atau Pertamax bukan hanya produk kilang jenis RON 90 atau Pertalite, tapi juga RON 88 atau Premium. Kesembilan tersangka telah mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun dan bersumber dari lima komponen.

Yakni, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri (Rp35 triliun), kerugian impor minyak mentah melalui broker (Rp2,7 triliun), kerugian impor BBM melalui broker (Rp9 triliun), kerugian pemberian kompensasi (Rp126 triliun), dan kerugian pemberian subsidi (Rp21 triliun). Kasus skandal mega korupsi Pertamina telah melukai hati rakyat dan membuat negeri ini menangis.

“Di tengah semangat efisiensi anggaran dan Presiden Prabowo sedang mendedikasikan pengabdian untuk kemakmuran rakyat, malah tercoreng dengan tindakan korup para oknum pejabat di Pertamina. Pernyataan maaf Dirut Pertamina tidak mengobati luka hati rakyat, ini saatnya momentum tepat jajaran Direksi dan Komisaris mundur secara legowo. KKMP meminta Presiden Prabowo copot Direksi dan Komisaris Pertamina demi mewujudkan tata kelola BUMN yang baik untuk kepentingan bangsa,” kata Ramadhani Isa Kornas POROS MUDA NU. (sabar)