Laporan: Redaksi
Ilustrasi
TASIKMALAYA, (TubasMedia.Com) – Bupati Tasikmalaya H. Uu Ruzhanul Ulum, SE dengan tegas menolak kenaikan harga BBM dan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat awal April 2012.
Rencana kenaikan harga BBM, merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak populer, hingga mengundang protes para mahasiswa maupun elemen masyarakat di berbagai daerah. “Kenaikan harga BBM, secara otomtis akan berdampak naiknya harga-harga kebutuhan pokok (sembako), hal ini tentu saja akan memberatkan masyarakat bawah, “ kata Uu.
Begitu pula program BLSM yang akan digulirkan, sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, secara tidak langsung akan membuat masyarakat malas, seharus Pemerintah Pusat memperdayakan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, melalui program proyek Padat Karya.
Demikian dikatakan Bupati Uu, kepada TubasMedia.Com usai menghadiri acara pelantikan pengurus Dewan Pempinan Cabang Apdesi Kabupaten Tasikmalaya, periode 2011-2016 di gedung Pendopo Kabupaten Tasikmalaya, baru-baru ini.
Nada yang sama dilontarkan Ipin Arifin, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jawa barat. Ia mengatakan, seluruh Apdesi di Jawa Barat, sepakat menolak program BLSM yang akan digulirkan Pemerintahan SBY, sebagai kompensasi atas naiknya harga BBM.
Alasan penolakan program BLSM, karena pendistribusiannya tidak tepat sasaran dan Kepala Desa kerap kali menjadi korban kekecewaan masyarakat yang tidak kebagian dana BLSM tersebut.
“Program BLSM di lapangan sangat buruk, hingga pada akhirnya banyak Kades menjadi sasaran kesalahan dalam pengguliran dana itu, padahal pihak BPS yang mengelola data, bagi masyarakat untuk mendapatkan dana BLSM,” kata Ipin.
Menurut Ipin, sejumlah Kades yang tergabung dalam Apdesi Jawa Barat, akan berangkat ke DPR RI untuk menyampaikan penolakan rencana program BLSM. Pemerintah harus memikirkan kendala di lapangan, seperti program BLT dahulu, banyak masyakat miskin tidak dapat, hingga Kades jadi bulan-bulan protes warga.
Namun, apabila program BLSM tetap digulirkan, Apdesi di daerah memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah setempat, agar program BLSM dialihkan menjadi program padat karya. Nantinya, masyarakat bisa dipekerjakan dan mereka mendapat gaji, sesuai dengan ketentuan UMK di daerah masing-masing, kata Ipin. (hakri)