SAMOSIR, (tubasmedia.com) – Kabupaten Samosir menolak secara tegas penerapan wisata halal atau wisata syariah. Hal ini disampaikan Bupati Samosir Rapidin Simbolon ketika dimintai tanggapannya terkait keriuhan wisata halal dan wisata syariah di Kawasan Danau Toba yang dilontarkan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.
“Membaca beberapa postingan melalui WAG dan melalui WA jaringan pribadi, tentang wisata halal dan wisata syariah, Samosir tidak pernah menerapkan kebijakan wisata syariah dan wisata halal ini,” kata Rapidin, Sabtu lalu kepada wartawan.
Menurut Rapidin, menolak menerapkan wisata halal dan wisata syariah di Kawasan Danau Toba terutama di Kabupaten Samosir merupakan sikap resmi pemerintahannya.
“Ini adalah keputusan pemerintah dan sebagian besar rakyat Samosir yang ada di Bonapasogit dan yang ada di tanah rantau,” katanya menambahkan bahwa program gubernur tidak sesuai dengan budaya dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Samosir
Alasan penolakan wisata model Edy Rahmayadi itu karena tidak sesuai dengan paham kebangsaan Indonesia, ideologi dan dasar negara yaitu Pancasila, UUD 1945 serta Bhineka Tunggal Ika.
“Dan juga tidak sesuai dengan budaya dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Samosir,” tegasnya.
Ditanya apakah akan ada sikap resmi secara bersama para kepala daerah se-Kawasan Danau Toba merespons wacana yang dilontarkan Gubernur Edy Rahmayadi, Rapidin menjawab belum tahu.(red)