JAKARTA, (tubasmedia.com) – DPRD Pesibar berharap pengerjaan kantor bupati dan SKPD harus sesuai anggaran dan spek yang ada. Begitu juga dengan material, harus bermutu agar saat terjadi bencana alam, gedung tidak roboh.
Demikian Ketua Komisi B DPRD Pesibar Ripzon Ependi, saat meninjau lokasi pembangunan Kantor Bupati dan SKPD Pesibar, Selasa 31/10.
Selain itu tujuan anggota dewan melakukan kunjungan ke lokasi disebabkan ada laporan dari masyarakat, bahwa PT Nindya selaku pemborong telah menutup daerah aliran sungai Way Tuwok namun setelah diteliti ternyata bukan ditutup, hanya dialihakan atau digeser.
Ditambahkan untuk ganti untung bagi rumah yang ada di lokasi diperkirakan Nopember-Desember 2017 sudah dapat diselesaikan sebab anggarannya sudah diajukan melalui APBD perubahan.
Sementara El Mainur, pelaksana PT Nindya mengatakan pihaknya menerima masukan dari pemda ataupun dewan. Pembangunan yang dilaksanakan tetap mengacu kepada spek yang ada.
Rencana pengerjaan kantor bupati dan SKPD memakan waktu 1,8 tahun, sudah siap ditempati. Dilanjutkanya kendala yang dihadapi saat ini adalah masih ada rumah penduduk di lokasi pembangunan yang belum menerima pembayaran akibatnua pekerjaan menjadi terhambat, padahal pihaknya sudah mengirim surat kepada PU Pesibar agar segera membereskan lahan yang tinggal sangat menghambat. (agustiawan).