Oleh: Enderson Tambunan
KEBIJAKAN “APEC Biru” menyambut Presiden Joko Widodo dan 21 kepala negara/kepala pemerintahan/utusan khusus, yang mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Beijing, 10 -11 November 2014. Biasanya, sebelum pertemuan para kepala negara, berlangsung rapat tingkat pejabat senior dan menteri.
Delegasi Indonesia, yang dipimpin Jokowi, bertolak ke Beijing dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu (8/11). Inilah lawatan pertama Jokowi sebagai presiden ke luar negeri.
Sebagai tuan rumah, Tiongkok ingin menyambut tamunya dengan menyiapkan Kota Beijing lebih nyaman dan lebih bersih. Itu dilakukan dengan beberapa cara, antara lain, mengurangi polusi udara dan memperindah sudut-sudut kota. Berbagai kalangan menyebutnya sebagai kebijakan “APEC Biru”.
Merujuk berita media massa, Wakil Perdana Menteri Tiongkok Zhang Gaoli memerintahkan penutupan sementara pabrik-pabrik di Shanghai saat berlangsungnya rangkaian pertemuan-pertemuan APEC di Beijing, pada 7-11 November. Zhang mengatakan, menciptakan kualitas udara yang sehat saat pertemuan APEC merupakan “prioritas utama dari sejumlah prioritas”.
Pertemuan Tahunan
Terlepas dari upaya “membirukan udara Beijing”, perhatian dunia, setidaknya 22 negara anggota APEC – Asia-Pacific Economic Cooperation, yang terdiri atas: Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, Amerika Serikat, Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Meksiko, Papua Nugini, Chili, Peru, Rusia, Vietnam, dan Mongolia, memang sedang tertuju ke Beijing, ke pertemuan tahunan APEC. Indonesia sudah dua kali menjadi tuan rumah, pertama di Bogor (1994) dan kedua di Bali (2013). Tiongkok juga sudah dua kali jadi tuan rumah, yang pertama di Shanghai, pada 2001.
Sejak dibentuk 1989, dengan KTT pertama di Canberra (Australia), APEC rutin menyelenggarakan agenda tahunan, di antaranya pertemuan puncak. Tujuan APEC, untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran di wilayah serta memperkuat komunitas Asia-Pasifik. Langkah yang ditempuh, antara lain, mengurangi tarif dan hambatan perdagangan, menciptakan ekonomi domestik yang efisien, serta meningkatkan ekspor.
Salah satu hasil pertemuan puncak selama ini adalah Deklarasi Bogor atau disebut Bogor Goals (1994). Kesepakatan itu berkaitan dengan liberalisasi sistem perdagangan dan investasi pada 2010 untuk negara maju dan pada 2020 untuk negara-negara berkembang. Tujuan Bogor Goals, antara lain, memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka, meningkatkan liberalisasi perdagangan dan jasa, mengintensifkan kerja sama ekonomi di Asia-Pasifik, dan mempercepat proses liberalisasi melalui penurunan hambatan perdagangan dan investasi lebih jauh.
Dari KTT ke KTT, Deklarasi Bogor selalu disebut-sebut dan menjadi salah satu kesepakatan penting di lingkup APEC. Terakhir, pada KTT di Bali, Bogor Goals juga menjadi rujukan. Dari tujuh butir Deklarasi Bali, satu butir (yang pertama) menyebutkan, para pemimpin menyepakati untuk memperkuat agenda Bogor Goals. Untuk itulah, para pemimpin APEC bersepakat untuk memperkuat, mendorong, dan membuka kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam agenda APEC dan saling memberikan keuntungan bagi semua.
Tidak Berubah
Apa yang kita harapkan diperjuangkan oleh Presiden Jokowi di APEC tentu terkait dengan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara kita, terutama yang juga dapat diadopsi oleh negara-negara anggota lainnya. Apa saja itu, kita yakin sudah disiapkan oleh para ahli dan pihak yang punya kompetensi.
Yang ingin kita tonjolkan di sini, posisi Indonesia di percaturan organisasi internasional tampaknya tidak berubah, sekalipun pemerintah sudah berganti dari kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo. Terbukti, dalam masa kepresidenan yang belum satu bulan, Presiden Jokowi sudah menunaikan tugas, memperkuat hubungan internasional.
Beberapa saat setelah dilantik sebagai presiden ke-7, pada 20 Oktober 2014, melalui sambungan telepon, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengundang Jokowi untuk menghadiri KTT APEC di Beijing. Dengan demikian, kita memandang, kehadiran Jokowi di KTT APEC juga untuk memenuhi undangan langsung Presiden Tiongkok.
Peranan APEC untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di wilayah Asia-Pasifik tentu sangat penting. Kehadiran organisasi ini di lingkup global juga diperhitungkan. Juga, dinamika di APEC menjadi perhatian negara-negara non-anggota. Kita pun yakin, kehadiran Presiden Jokowi di APEC, sebagai lawatan pertama ke luar negeri, menjadi perhatian dunia dan pers internasional. Mungkin saja mencuat pertanyaan, mengapa Jokowi tidak lebih dulu berkunjung ke negara-negara anggota Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN)?
Setelah ke Beijing, Jokowi dijadwalkan menghadiri ASEAN Summit di Myanmar, 12-14 November 2014. Kemudian, mengikuti pertemuan para pemimpin G-20 di Brisbane, Australia, 15-16 November 2014. Kita berpendapat, kunjungan-kunjungan tersebut menjadi bukti, Indonesia tetap berada di lingkaran organisasi persahabatan internasional. ***
(Penulis adalah wartawan dan editor buku)