Anggaran Insfrastruktur Kota Depok Mubazir

Laporan: Redaksi

Ilustrasi

DEPOK,(Tubas) – Anggaran biaya yang digelontorkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat, melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota untuk biaya jasa konsultan pengawasan dan perencanaan pelaksanaan pembangunan sarana insfrastruktur Kota Depok dinilai mubazir.

Sementara jumlah mata anggaran untuk itu, menyerap dana hingga menembus angka miliaran rupiah tidak dianggap. Padahal sesuai pengamatan, tidak sedikit dari realisasi hasil program pembangunan pada sejumlah sarana insfrastruktur yang ada, kini dinilai bermutu rendah.

Hal itu terkait juga dengan tergolong buruknya hasil pekerjaan sarana insfrastruktur pada sejumlah ruas jalan, mau pun saluran drainase Kota Depok. Hingga mencuatnya penilaian yang mencapai angka 70% hasil pekerjaan insfrastruktur kota buruk. Pasalnya, tidak sedikit dari hasil pekerjaan yang kini sudah alami kerusakan meski belum lama usai dikerjakan.

“Hasil pekerjaan sudah alami tingkat kerusakan yang lumayan parah. Padahal, sejumlah pekerjaan pada program pembangunan insfrastruktur di kota ini terbilang masih belum lama selesai dikerjakan,’’ demikian Kasno koordinator LSM Kapok Kota Depok baru-baru ini.

Buruknya kualitas hasil sejumlah pekerjaan, maupun perencanaan dilapangan jelas memberi isyarat akan lemahnya fungsi pengawasan, maupun perencanaan awal pekerjaan dilapangan. Kendati demikian, ironisnya hal itu tetap terjadi meski telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Katanya.

Melihat realita tersebut, hal itu jelas mengindikasikan akan mubazirnya sejumlah nilai mata anggaran yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Depok untuk bidang pengawasan, dan perencanaan yang dikerjasamakan dengan pihak perusahaan swasta melalui tender proyek.

Ironisnya, menanggapi tidak jarangnya pelanggaran yang terjadi dilapangan, Dwi salah seorang konsultan pengawas pekerjaan fisik dilapangan terkesan hanya pasrah saja ketika terjadinya sejumlah pelanggaran bestek dilapangan.
“ Nanti dilihat hasil cordrillnya saja mas. Klo hasilnya ngak masuk tingal dipotong saja,’’ katanya.

Selain pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak jarang juga dilakukan tanpa adanya pihak pengawas lapangan, perencanaan gambar lokasi dilapangan juga kerap menjadi keluhan masyarakat, bahkan sejumlah pengusaha jasa kontruksi lantaran tidak cocoknya antara gambar proyek, dengan realita kondisi dilapangan.

“Ketidak sesuaian antara gambar perencanaan dengan kondisi lapangan sering terjadi ketidak cocokan. Anehnya hal semacam itu bisa terjadi dari tahun ke tahun,” ujar Daos. (eko)