Airlangga Hartarto, Siap Gantikan Setya Novanto

JAKARTA, (tubasmedia.com)  – DPP Golkar menugasi Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie meminta Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai ketua umum. Ini terkait dengan rekomendasi rapat pleno Golkar yang meminta kesediaan Novanto menunjuk Plt Ketum.

“Dalam politik untuk merebut itu, pertama, fisik dan markas. You rebut dulu itu, de facto itu harus ambil you rebut dulu itu. De jure itu baru kan soal proses. Jadi perebutan ini harus,” ujar Korbid Polhukam Golkar Yorrys Raweyai di sela Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Golkar di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/9/2017). Yorrys mengawali pernyataannya dengan berbicara soal perebutan kekuasaan.

Rekomendasi soal Plt Ketum muncul dengan alasan kesehatan dan status hukum Novanto. Namun baru saja pengadilan mengabulkan praperadilan Novanto sehingga status tersangkanya dalam kasus korupsi e-KTP gugur.

“Dulu asas legalitas lengkap, Menkumham, ambil alih, dalam politik itu begitu de facto harus ambil dulu, tapi ngambilnya bukan sekarang. Ngambil harus di jantung,” kata Yorrys.

Mengenai praperadilan Novanto, dia tak mau berbicara banyak. Yorrys hanya menegaskan rapat pleno soal Plt Ketum akan tetap digelar pada Senin (2/10) mendatang.

“Sekarang kita harus punya rencana plan A, plan B. Plan A itu kan pokoknya hari Senin kita harus rapatkan, tapi tidak menutup kemungkinan mereka akan gagalkan, kayak tadi malam kan mereka rapat, Anda mau menang Anda harus tahu kekuatan dan kelemahan lawan,” urai Yorrys.

Soal pleno yang batal digelar hari ini, ternyata itu karena Dewan Pembina meminta waktu untuk menggelar rapat mengenai situasi Golkar terbaru. Hasil rapat sudah keluar, yakni meminta Ical mendatangi Novanto.

“Jadi mereka rapat mereka tahu situasi, jadi kesimpulan rapatnya menugaskan Ketua Dewan Pembina (Ical) hari Sabtu (30/9) besok untuk bicara ke Setya Novanto: dia mau mundur secara terhormat atau melalui mekanisme organisasi. Makanya kita diminta udahlah tunggu saja kenapa mesti ribut,” papar Yorrys.

Apakah permintaannya adalah agar Novanto mundur dengan terhormat atau dipaksa mundur?

“Sama dengan, kenapa sampai secara internal DPP karena yang kita tugaskan itu ketua harian dan sekjen dan ternyata ketua harian pergi, sekjen ke sana,” jawab Yorrys.

Bila Senin (2/10) nanti Novanto tetap tidak mau mundur, Yorrys mengatakan DPP akan mengambil alih keputusan soal perebutan kekuasaan itu. Keputusan DPP disebutnya didukung oleh DPD-DPD Golkar.

“Ambil alih aja, kan itu langsung nanti pleno itu menetapkan Airlangga Hartarto menjadi Plt, udah,” sebutnya.

Namun, bila Novanto bersedia mundur baik-baik, Ketua DPR itu tinggal membuat surat. “Bikin surat bahwa dia menunjuk Airlangga, gitu aja,” sambung Yorrys.

Airlangga diyakini bersedia. Ini terbukti dia mau hadir membuka acara Rakornis sebagai pengganti Ketum.(red)