Beri Wewenang Kepada Rakyat

Laporan: Apul D Maharadja

JAKARTA, (Tubas) – Agar desentralisasi itu berbuah sebagaimana diinginkan, seyogianya pemerintah pusat memberi wewenang langsung kepada rakyat, bukan kepada pemerintah daerah. Kalau kepada pemerintah daerah, itu tetap saja internal pemerintah, padahal seharusnya kepada masyarakat langsung.

‘’Rakyat harus diberdayakan untuk membangun daerahnya, kalau perlu dengan daya dan dana sebanyak mungkin dari masyarakat bersangkutan,’’ kata Staf Ahli Kementerian Perindustrian Drs Fauzi Aziz kepada Tim Redaksi Tubas, pekan lalu di kantornya di Jakarta.

“Seharusnya masyarakat mampu membiayai proyeknya sendiri dengan dana filantropis atau dana kemanusiaan dari para dermawan (philanthropic fund) yang dikumpulkan berdasarkan kemampuan anggota masyarakatnya,” lanjutnya.

Dana kemanusiaan dikumpulkan dari kerelaan para anggota masyarakat untuk menyumbang pembangunan fasilitas umum, atau mungkin para koruptor yang mengembalikan uang yang dicurinya. Dengan dana kemanusiaan itu, masyarakat mampu mengurusi program sementara pemerintah hanya berperan sebagai regulator, pelaksananya adalah masyarakat.

“Cara mendapatkannya, digali dari masyarakat sendiri, sedangkan sebagian lagi dari pmerintah. Sebenanya harus diakui, pemerintah sendiri tidak mampu membiayai semua program pemerintah. Buktinya, APBN kita selalu defisit. Daripada kita berhutang terus, lebih baik kita menggalinya dari kemampuan financial masyarakat,” katanya.

Pada sisi lain menurut mantan Dirjen Industri Kecil dan Menengah ini, hakikat desentralisasi itu sebenarnya berarti pemerintah memberi wewenang kepada masyarakat, bukan pemerintah daerah, atau dari government ke people.

Sebagai contoh, kalau 20 persen dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dialokasikan kepada pendidikan, serahkanlah dana itu ke yayasan atau masyarakat penyelenggara pendidikan.
“Pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan menentukan koridor yang harus dilewati sebagai aturan main,” katanya lagi.

Namun untuk sampai ke tingkat itu, masyarakat harus berubah paradigma, kemudian masyarakat juga harus terdidik, berakhlak, berintegritas dan mampu berkomunikasi. “Kemampuan pemerintah harus ditopang oleh masyarakat dengan philanthropic fund yang di negara maju seperti Amerika Serikat sudah sangat berkembang. Masalah pokoknya, pendidikan dan kesehatan. Kalau masyarakat sudah terdidik dan sehat, maka kemampuan masyarakat akan meningkat. Masyarakat harus punya kesempatan untuk mengakses pendidikan,” katanya.

Yang jelas, dengan demikian, masyarakat makin diberi peran dan itu yang mengarah ke demokratisasi di bidang pendidikan, ekonomi dan sosial Masih ada harapan bagi para pejuang kehidupan dan masih banyak orang kaya yang mau mendermakan sebagian kekayaannya demi kemanusiaan.

‘’Para pejuang kehidupan itu berkarakter berbasis integritas, dan berbasis idealisme yang sudah berada di atas social engineering, Pada sisi lain, anggota masyarakat harus berperan mendorong terciptanya moralitas dan intelektualitas’’, tambahnya.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengandalkan masyarakat, tapi masyarakat tidak boleh tergantung kepada pemerintah. Masyarakat seyogianya mempunyai sumber daya dan dana untuk memperjuangkan kepentingannya. ***