Wali Kota Depok Diperingatkan Agar Tidak Tergelincir Korupsi

DEPOK, (tubasmedia.com) – Kendati baru dilantik menempati kursi pada lembaga legislatif Kota Depok Jawa Barat, anggota DPRD Kota Depok mulai menunjukkan kapasitas kinerja sebagai kepanjangan tangan masyarakat dalam mengontrol kinerja dan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) menjalankan roda pemerintahan.

Untuk mengetahui kepastian atas kebenaran rumor benar tidaknya Wali Kota Depok terindikasi terlibat soal konspirasi pembangunan apartemen tak berijin itu, DPRD Depok berencana akan memanggil sang wali kota beserta jajaran dinas dalam waktu dekat ini. Kecurigaan itu muncul terkait dengan proses pembangunan sebuah apartemen milik Megapolitan Grup di wilayah Cinere Depok yang belum memiliki sejumlah perizinan.

Rencana pemanggilan Wali Kota beserta jajarannya juga, lantaran tersiar kabar adanya indikasi konspirasi di balik pembangunan apartemen Cinere Terrace Suite.

“Dalam waktu dekat, saya akan memanggil dinas terkait. Bila perlu, Wali Kota juga akan kami panggil untuk menuntaskan persoalan ini,” ujar Ketua DPRD Depok Hendrik Tagke Allo, S.Sos menegaskan konfirmasi tubasmedia.com.

Dikatakan Hendrik, sebagai wakil rakyat, sejauh ini dirinya telah melakukan cross-check langsung ke lokasi pembangunan tersebut. “Sayangnya, saat itu justru saya bersama rekan dari LSM mendapat perlakuan yang tidak baik dari oknum petugas Kepolisian Depok yang menyambut kedatangan kami saat itu,” katanya.

Untuk itu, politisi asal PDIP ini mengaku akan tetap mengawal dan menyelesaikan persoalan itu hingga tuntas. “Sebagai konsekuensi tugas kerja
saya kepada masyarakat, persoalan ini akan tetap saya kawal hingga selesai,” janji Hendrik.

Pada kesempatan lain, Cahyo, salah seorang aktivis pembangunan di Depok mengatakan bahwa dirinya bersama teman-teman LSM lainnya akan tetap mendukung langkah dan upaya yang telah dilakukan pihak DPRD Depok melalui Hendrik Tangke Allo. “Saya bersama rekan-rekan LSM lain akan selalu memberi dukungan penuh terhadap upaya yang tengah dilakukan pihak DPRD Depok terhadap persoalan ini,” kata Cahyo. (bay)